25 October 2021, 12:27 WIB

Israel akan Bangun Lebih dari 1.300 Rumah Pemukim di Tepi Barat


Nur Aivanni | Internasional

AFP/AHMAD GHARABLI
 AFP/AHMAD GHARABLI
Permukiman Israel terlihat di Efrat, Tepi Barat.

ISRAEL, Minggu (24/10), mengumumkan rencana membangun lebih banyak tempat tinggal bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Pengumuman tersebut menarik kecaman langsung dari Palestina, aktivis perdamaian. dan Yordania.

Pengumuman dari kementerian perumahan dan konstruksi di pemerintahan Perdana Menteri Naftali Bennett mengatakan tender telah diterbitkan untuk 1.355 rumah di Tepi Barat, yang telah diduduki Israel sejak Perang Enam Hari pada 1967.

Rumah-rumah baru itu menambah lebih dari 2.000 tempat tinggal yang menurut sumber pertahanan pada Agustus akan diizinkan untuk pemukim Tepi Barat.

Baca juga: PBB Desak Saudi Segera Bebaskan Tahanan Palestina

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Perumahan Zeev Elkin mengatakan memperkuat kehadiran Yahudi di Tepi Barat sangat penting untuk visi Zionis.

Saat berbicara pada pertemuan kabinet mingguan, Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh menyerukan negara-negara dunia, terutama Amerika Serikat (AS), untuk menghadapi Israel atas agresi yang ditimbulkan oleh pembangunan pemukiman bagi rakyat Palestina.

Otoritas Palestina akan sangat memperhatikan tanggapan dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden, yang mengatakan menentang pembangunan pemukiman Israel sepihak sebagai hambatan bagi solusi dua negara untuk konflik tersebut.

Sekitar 475.000 orang Yahudi Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, di tanah yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka.

Yordania mengutuk pengumuman itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Haitham Abu Al-Ful mengecam pembangunan pemukiman dan "penyitaan" tanah Palestina sebagai "tidak sah".

Kelompok antipendudukan Peace Now mengatakan pengumuman tersebut membuktikan koalisi ideologis Bennett yang beragam, yang menggulingkan pemerintah pro-pemukiman mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Juni, bukanlah "pemerintah perubahan".

"Pemerintah ini jelas melanjutkan kebijakan aneksasi de facto Netanyahu," kata Peace Now. 

Mereka menyerukan mitra pemerintahan sayap kiri Bennett, Partai Buruh dan Meretz, untuk bangun dan menuntut pembangunan liar di permukiman segera dihentikan.

Moshe Hellinger, seorang ilmuwan politik di Bar Ilan University, mengatakan kepada AFP bahwa faksi sayap kanan dalam koalisi delapan partai Bennett itu perlu menunjukkan kepada pemilih mereka bahwa mereka membela kepentingan mereka meskipun berkoalisi dengan sayap kiri. (AFP/OL-1)

BERITA TERKAIT