16 September 2021, 13:11 WIB

Amnesty Tuding Mesir Lakukan Intimidasi untuk Bungkam Aktivis


Mediaindonesia.com | Internasional

AFP.
 AFP.
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi (tengah) bertemu dengan orang kuat militer Libya Khalifa Haftar (kanan), Selasa (14/9)..

AMNESTY Internasional pada Kamis (16/9) menuduh badan-badan keamanan Mesir melakukan intimidasi dan tekanan terus-menerus terhadap para pembela hak asasi manusia sebagai taktik politik untuk membungkam mereka. Kelompok berbasis di London itu mewawancarai lebih dari 25 orang yang dipanggil oleh Badan Keamanan Nasional terkait kasus-kasus politik dan militan. 

Satu laporan menyebut, "Ini hanya akan berakhir ketika Anda mati."

"Aktivis dan pembela hak asasi manusia mengatakan pada setiap panggilan petugas badan itu secara teratur mengancam mereka dengan penangkapan dan penuntutan kecuali mereka menghadiri interogasi, dan menggerebek rumah mereka yang tidak hadir," kata Amnesty.

Baca juga: Temui Sisi, Bennet PM Israel Pertama ke Mesir setelah Satu Dekade

Sebagian besar dari mereka yang diwawancarai--21 pria dan 7 wanita--menggambarkan hidup dalam ketakutan terus-menerus dirongrong oleh badan itu. "Akibatnya, banyak yang terlalu takut untuk mengungkapkan pendapat mereka atau berpartisipasi dalam kegiatan politik dan beberapa telah diasingkan," kata kelompok hak asasi itu.

Laporan tersebut merinci mereka yang diinterogasi, banyak dari mereka ialah mantan tahanan politik, secara rutin menjadi sasaran interogasi yang mengganggu dengan ancaman penyiksaan terhadap mereka dan keluarga mereka jika mereka menolak untuk mengungkapkan informasi. Pembela hak asasi manusia yang diwawancarai dalam laporan itu mengatakan petugas melakukan pemeriksaan telepon dan akun media sosial tanpa izin dan interogasi berlangsung tanpa kehadiran pengacara.

Tahanan politik Mesir yang paling terkemuka, Alaa Abdel-Fattah, sebelumnya mengatakan kepada AFP tentang langkah-langkah percobaan ketat yang harus dia patuhi selama pembebasan singkat antara dua masa hukuman di penjara. Amnesty mendesak Presiden Abdel Fattah al-Sisi, mantan panglima militer yang mengambil alih kekuasaan pada 2014 setelah memimpin militer menggulingkan presiden Islamis Mohamed Morsi tahun sebelumnya, untuk mengakhiri intimidasi di luar hukum.

Baca juga: AS akan Menahan Bantuan Militer US$130 Juta ke Mesir

Sejak menjabat, Sisi telah mengawasi tindakan keras terhadap perbedaan pendapat. Kelompok-kelompok hak asasi memperkirakan bahwa Mesir menahan sekitar 60.000 tahanan politik.

Awal pekan ini, Sisi meluncurkan strategi nasional untuk hak asasi manusia saat menghadapi kelompok-kelompok hak asasi internasional. Ia menuduh mereka tidak mengetahui gambaran utuh tantangan yang dihadapi negara.

Baca juga: HRW Serukan Sanksi kepada Mesir atas Eksekusi Langgar Hukum

Pada Maret, 31 negara melancarkan teguran yang jarang terjadi terhadap Mesir di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Mereka mengungkapkan kekhawatiran atas penggunaan undang-undang antiterorisme terhadap kritik pemerintah. (AFP/OL-14)

BERITA TERKAIT