03 August 2021, 13:05 WIB

Korea Utara Ingin AS Izinkan Perdagangan Bahan Bakar dan Logam


 Atikah Ishmah Winahyu | Internasional

STR / KCNA VIA KNS / AFP
 STR / KCNA VIA KNS / AFP
Pemimpin Korut Kim Jong-un saat menghadiri workshop yang dihadiri petinggi militer dan pejabat politik di Pyongyang, Korea, bulan lalu. 

KOREA Utara ingin sanksi internasional yang melarang ekspor logam dan impor bahan bakar olahan serta kebutuhan lainnya dicabut untuk memulai kembali pembicaraan denuklirisasi dengan Amerika Serikat.

Korea Utara juga menuntut pelonggaran sanksi atas impor barang-barang mewahnya untuk dapat membawa minuman keras dan jas, kata anggota parlemen Korea Selata setelah diberi pengarahan oleh badan intelijen utama Korea Selatan pada Selasa (3/8).

Pengarahan itu dilakukan seminggu setelah kedua Korea memulihkan hotline yang dihentikan Korea Utara setahun lalu.

Sementara itu, media pemerintah Korea Utara tidak menyebutkan tentang permintaan baru untuk pencabutan sanksi guna memulai kembali pembicaraan.

Para legislator Korea Selatan mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah menyatakan kesediaan untuk membangun kembali kepercayaan dan meningkatkan hubungan sejak April, dan Kim telah meminta untuk menghubungkan kembali hotline.

Mereka juga mengatakan Korea Utara membutuhkan sekitar satu juta ton beras, karena ekonominya terpukul oleh pandemi virus korona serta cuaca buruk tahun lalu.

Bank sentral Korea Selatan mengatakan pekan lalu ekonomi Korea Utara mengalami kontraksi terbesar dalam 23 tahun pada 2020 karena terpukul oleh sanksi PBB, tindakan penguncian Covid-19, dan cuaca.

Moon telah menjadikan peningkatan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Korea Utara sebagai prioritas utama, sementara AS telah lama bersikeras bahwa hubungan dengan Korea Utara tidak dapat ditingkatkan sampai negara itu menghentikan program nuklir dan misilnya.

Korea Utara telah melakukan enam uji coba nuklir sejak 2006 dan uji coba rudal yang mampu menghantam Amerika Serikat.

Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan berbagai sanksi terhadap Korea Utara, termasuk entitas dan individu di negara tertutup itu, karena mengejar program rudal nuklir dan balistiknya yang bertentangan dengan resolusi PBB.

AS, Jepang, dan Korea Selatan juga telah mengeluarkan sanksi terhadap Korea Utara tetapi tidak mengikat negara lain.

Seorang pejabat senior dalam pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan pada bulan Maret bahwa Korea Utara tidak menanggapi penjangkauan diplomatik di belakang layar sejak pertengahan Februari.

Pemerintahan Biden telah berhati-hati dalam menggambarkan secara terbuka pendekatannya ke Korea Utara, dengan mengatakan pihaknya melakukan tinjauan kebijakan yang komprehensif menyusul keterlibatan mantan Presiden Donald Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Korea Utara belum menguji senjata nuklir atau rudal balistik antarbenua (ICBM) jarak jauhnya sejak 2017, menjelang pertemuan bersejarah di Singapura antara pemimpin Kim Jong Un dan Trump pada 2018.

Pertemuan itu dan dua pertemuan berikutnya gagal membujuk Korea Utara untuk menyerahkan senjata nuklirnya atau program misilnya.

Pemantau sanksi PBB yang independen menemukan bahwa Korea Utara mempertahankan dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020 yang melanggar sanksi, membantu mendanai mereka dengan sekitar US$300 juta (S$405 juta) yang dicuri melalui peretasan dunia maya. (Aiw/Straitstimes/OL-09)

VIDEO TERKAIT :

BERITA TERKAIT