28 July 2021, 14:24 WIB

Proyek Kereta Api India Dikhawatirkan Timbulkan Bencana


Atikah Ishmah Winahyu | Internasional

AFP
 AFP
Ilustrasi

PROYEK kereta api India untuk menghubungkan sebuah negara bagian kecil di timur laut India di sepanjang perbatasannya dengan Tiongkok ke seluruh negara itu menimbulkan kekhawatiran di antara para penghuni hutan dan pencinta lingkungan setempat.

Proyek sepanjang 45 km yang dimulai pada tahun 2009 itu menghubungkan Sevoke di negara bagian timur Bengal Barat ke Rangpo di negara bagian Himalaya, Sikkim, dengan lima stasiun di antaranya, salah satunya di bawah tanah.

Selain membawa Sikkim ke peta perkeretaapian India, proyek ini disebut-sebut sebagai keajaiban teknik dengan jaringan 14 terowongan dan 17 jembatan dalam satu jalur rel berukuran lebar. Sebagian besar proyek kereta api terletak di Benggala Barat, dengan hanya 3,44 km di Sikkim.

Pemerintah mengklaim, setelah selesai proyek tersebut akan membawa lebih banyak pendapatan bagi masyarakat lokal dan meningkatkan pariwisata di wilayah Himalaya.

Proyek ini juga bertujuan untuk memperpanjang jalur kereta api ke Nathu La di Sikkim, di perbatasan India-Tiongkok, untuk memfasilitasi pergerakan pasukan dalam keadaan darurat.

Kemungkinan Bencana

Tetapi para pemerhati lingkungan khawatir proyek kereta api itu dapat mengancam ribuan nyawa di wilayah Darjeeling Sikkim Himalayan (DSH) yang rapuh secara ekologis, rentan terhadap tanah longsor, gempa bumi, dan bencana alam lainnya.

“Daerah ini terletak di zona seismik IV dan V yang sangat rentan terhadap gempa bumi dan kegiatan konstruksi besar seperti itu meningkatkan kemungkinan bencana,” kata seorang peneliti geografis yang berbasis di Benggala Barat, Jatishwar Bharati.

“Formasi batuannya terlalu muda karena zonanya terbentuk dengan batuan kelompok Phillitic Daling yang tidak memiliki ikatan kuat. Zona ini masih membangun dan karenanya sangat tidak stabil. Bahkan getaran kecil dapat mengganggu keselarasannya yang menyebabkan tanah longsor parah dan banjir bandang dengan semburan lumpur selama musim hujan,” jelasnya.

Bharati merujuk pada kecelakaan di lokasi proyek bulan lalu ketika batu di dalam salah satu terowongan runtuh saat peledakan, menewaskan dua pekerja dan melukai lima lainnya.

“Bencana alam seperti gempa bumi mungkin tidak hanya merusak jaringan kereta api tetapi lapisan bebatuan yang lepas sebagai efek tidak langsung dari kegiatan konstruksi dan pergerakan kendaraan yang berat dapat membawa kerusakan yang lebih besar pada mata pencaharian masyarakat dan keanekaragaman hayati di daerah tersebut,” tuturnya.

Mantan pejabat Badan Survei Geologi India (GSI) mengakui bahwa kawasan tersebut rawan longsor.

“Darjeeling-Sikkim Himalaya memiliki sejarah tanah longsor yang dilaporkan. Tetapi setiap proyek rekayasa besar seperti ini harus mempertimbangkan dan memperhitungkan semua faktor tersebut,” kata pensiunan Deputi Direktur GSI, Niraj Kumar Sarkar.

“Konstruksi terowongan di Himalaya sendiri merupakan pekerjaan yang menantang karena faktor geologi, geomorfologi, dan hidrologi yang kompleks. Tetapi teknologi memastikan konstruksi yang aman,” imbuhnya.

Sarkar mengatakan pihak berwenang harus memulai beberapa studi hidrologi untuk menghilangkan ketakutan penduduk setempat tentang pengeringan aliran alami selama pembangunan terowongan.

Bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Atas Sungai

Aktivis mengatakan bendungan pembangkit listrik tenaga air di atas Teesta, sungai lintas batas yang mengalir di dekat proyek kereta api, telah membuat daerah tersebut rentan terhadap bencana alam.

“Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan terkait untuk dua bendungan pembangkit listrik tenaga air di Teesta telah mengakui bahwa lereng bukit di sekitar lokasi proyek secara geologis rapuh dan setiap gangguan pada lereng dapat mengakibatkan tanah longsor yang parah, meningkatkan bahaya. pendangkalan di waduk, dan mempengaruhi Jalan Raya Nasional 31,” kata Soumitra Ghosh, aktivis hak lingkungan dan hutan.

“Kami sudah menyaksikan jalan yang rusak di daerah di mana bendungan telah dibangun dan air sungai membanjiri jalan raya dan membuat orang kehilangan tempat tinggal,” tambahnya.

Pada tanggal 8 Juli, hujan monsun lebat menyebabkan tanah longsor di daerah Kalimpong dan Darjeeling di Benggala Barat, dengan lokasi Kalimpong hanya berjarak 3 km dari proyek kereta api.

Faktanya, ketinggian air Sungai Teesta melewati tanda bahaya tahun ini dan membanjiri, menggenangi jalan serta membuat ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal.

Daerah banjir kurang dari 10 km dari jalur kereta api yang diusulkan.

Tapi bukan hanya bendungan yang mempercepat bencana alam, menurut para pencinta lingkungan, penggundulan hutan dan urbanisasi menimbulkan hal yang sama.

“Bendungan hanyalah salah satu penyebab yang meningkatkan risiko tanah longsor. Tetapi faktor-faktor lain seperti urbanisasi tanpa pandang bulu, penggundulan hutan, dan pembangunan jalan besar-besaran juga menyebabkan bencana alam,” kata Himanshu Thakkar dari South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP).

“Sayangnya di India, tidak ada penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk memahami dampak dari konstruksi semacam itu di daerah yang secara inheren rentan terhadap tanah longsor dan bencana alam lainnya. Intervensi utama seperti peledakan, pembuatan terowongan, pemotongan bukit, pembangunan jalan dan kota berdampak pada potensi tanah longsor di daerah tersebut,” imbuhnya.

Dugaan Pelanggaran UU Hak Hutan

Terlepas dari risiko dan ketakutan akan bencana alam di wilayah Himalaya, penduduk hutannya juga menuduh pihak berwenang memulai proyek kereta api tanpa persetujuan mereka di bawah Undang-Undang Hak Hutan India.

Undang-undang mewajibkan pemerintah untuk meminta persetujuan dari badan desa setempat untuk setiap konstruksi di kawasan hutan.

“Tidak ada izin yang diambil dari kami dan kompensasi (untuk penggusuran dari tanah) dibayarkan setelah beberapa tahun memulai proyek,” kata Amrit Chhetri, presiden Komite Hak Hutan (FRC) yang dibentuk oleh penduduk desa untuk melindungi hak-hak mereka.

Chhetri mengatakan departemen perkeretaapian sejauh ini telah mengidentifikasi 26 keluarga yang akan mengungsi akibat proyek tersebut dan telah membayar mereka 50 persen dari kompensasi.

“Tapi kami yakin jumlah orangnya bisa beberapa kali lipat,” katanya.

Pejabat perkeretaapian juga mengakui bahwa masalah yang berkaitan dengan hak-hak penghuni hutan menyebabkan penundaan dan tidak satu pun dari 14 terowongan yang diusulkan telah selesai.

“Kami belum menyelesaikan terowongan apa pun. Proyek ini telah tertunda karena sebagian besar izin diterima hanya pada tahun 2019. Pandemi juga menunda proyek,” ujar direktur proyek, Mohinder Singh.

Akibatnya, anggaran proyek melonjak enam kali lipat dan memaksa pemerintah menetapkan Maret 2023 sebagai batas waktu baru.

Penduduk desa juga mengatakan proyek tersebut telah menyebabkan polusi parah di daerah tersebut.

“Kami hidup dalam kondisi yang sangat buruk ketika truk yang mengangkut material konstruksi membuang debu, yang menyebabkan masalah pernapasan,” Bikash Rai, 34, penduduk Melli tempat stasiun kereta api direncanakan.

“Pembuangan limbah konstruksi juga menyumbat muara sungai setempat tempat kami bergantung untuk air minum dan keperluan lainnya. Kami sekarang mendapatkan air kotor yang basah oleh lumpur dari sungai,” ungkapnya.

Rai mengatakan penduduk desa biasa melihat rusa dan hewan liar lainnya di pegunungan, tetapi mereka hampir menghilang sejak konstruksi dimulai.

Konstruksi Tanpa Izin

Swarup Saha, seorang aktivis lokal yang memperjuangkan hak-hak masyarakat berbasis hutan, berencana untuk mengajukan mosi ke pengadilan, dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Konservasi Hutan, 1980.

“Kereta api melanggar aturan dengan membangun terowongan yang menyebabkan perubahan status kawasan hutan tanpa mendapatkan persetujuan akhir,” katanya, menuntut pencabutan segera izin untuk proyek tersebut.

Pejabat kereta api mengakui mereka belum menerima persetujuan akhir untuk proyek tersebut.

“Persetujuan akhir membutuhkan waktu karena harus melalui berbagai tahapan sebelum diberikan. Kami berharap bisa segera mendapatkannya,” ujar Subhanan Chanda, kepala humas Northeast Frontier Railways, di bawah yurisdiksinya jaringan kereta api itu berada.

“Kami tidak dapat berbicara banyak tentang masalah hukum tetapi semua masalah lingkungan ditangani sebelum menandai proyek-proyek tersebut. Kerusakan flora dan fauna akan minimal karena jalur kereta api sebagian besar akan melewati terowongan tanpa mempengaruhi permukaan,” tandasnya. (Aljazeera/OL-6)

BERITA TERKAIT