18 July 2021, 12:20 WIB

Pemerintah India Membuldozer Ribuan Rumah di Lahan Hutan Lindung


 Atikah Ishmah Winahyu | Internasional

Money SHARMA / AFP
 Money SHARMA / AFP
Seorang pria melamun di reruntuhan rumahnya di kawasan hutan Desa Khori, Distri Faridabad, Negara Bagian Haryana, India, Kamis (15/7).

PIHAK berwenang India memaksa melakukan pembongkaran ribuan rumah di sebuah desa dekat New Delhi meskipun ada protes dari aktivis hak asasi manusia dan pakar PBB.

Buldozer dan penggerak tanah memulai operasi minggu ini di Khori, pemukiman bagi puluhan ribu orang di dekat perbatasan Delhi yang telah diputuskan Mahkamah Agung sebagai lahan hutan lindung dan harus dibuka.

Aktivis mengatakan para pekerja migran dan buruh miskin telah berada di sana selama lebih dari 30 tahun dan hutan dihancurkan oleh pertambangan beberapa dekade lalu.

Polisi mendirikan barikade pada Jumat (16/7) untuk menghentikan wartawan dan lainnya memasuki daerah itu, yang menurut pengadilan harus dibersihkan pada 19 Juli 2021

Tapi tumpukan besar puing-puing bata dan barang lainnya, seperti lemari, tempat tidur dan perabotan bisa terlihat berserakan dari luar.

Aktivis mengatakan setidaknya ada 5.000 rumah di pemukiman itu, yang memiliki sekolah dan tempat ibadah.

"Tanah itu digunakan untuk pertambangan dan setelah pertambangan dilarang, tanah itu dijual kepada penduduk desa oleh penjahat 'mafia'," kata Vimal Bhai dari Aliansi Gerakan Rakyat Nasional nirlaba, yang telah bekerja dengan penduduk.

"Penduduk desa yang miskin membayar harga untuk ketidakmampuan pemerintah dan pembuatan kebijakan yang buruk,” imbuhnya.

Sebelum pembongkaran dimulai, aliran listrik dan air ke rumah-rumah diputus, bahkan truk tangki air tidak diizinkan masuk.

Warga mengatakan ada bentrokan dengan polisi yang memegang tongkat ketika buldoser masuk. Polisi membantah adanya kekerasan.

Dalam sebuah pernyataan, para pakar hak asasi manusia yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Jumat mendesak pihak berwenang untuk menghentikan penggusuran massal.

"Kami merasa sangat khawatir bahwa pengadilan tertinggi India, yang di masa lalu memimpin perlindungan hak atas perumahan, sekarang memimpin penggusuran yang menempatkan warga pada risiko pemindahan internal dan bahkan tunawisma," kata mereka.

Para pakar mengatakan pembongkaran akan menambah kesulitan yang disebabkan oleh pandemi virus korona, dengan ribuan anak-anak dan ibu muda terkena dampaknya.

Pemukiman tersebut berada di Negara Bagian Haryana yang telah membuat program rehousing.

Aktivis mengatakan sebagian besar penduduk tidak akan memenuhi syarat untuk perumahan karena mereka tidak memiliki dokumen lengkap. Negara bagian tidak segera berkomentar tentang pembongkaran tersebut. (Aiw/Straitstimes/OL-09)

BERITA TERKAIT