06 May 2021, 15:10 WIB

PBB Dorong Pembagian Lisensi Vaksin Covid-19 Sukarela


Atikah Ishmah Winahyu | Internasional

Ilustrasi
 Ilustrasi
PBB

SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres yakin pembuat vaksin harus mengizinkan perusahaan lain memproduksi suntikan covid-19 versi mereka.

"Sekretaris Jenderal sering menyerukan transfer teknologi dan berbagi pengetahuan dan lisensi sukarela atau berbagi lisensi," kata jurub bicara PBB Stephane Dujarric pada Rabu (5/5).

Anggota WTO sedang menilai tanda-tanda kemajuan setelah tujuh bulan pembicaraan tentang proposal oleh Afrika Selatan dan India untuk melepaskan hak paten pada vaksin covid-19. Keputusan WTO didasarkan pada konsensus, jadi 164 anggota harus setuju.

Beberapa pejabat PBB mengatakan diskusi pengenyampingan hak paten adalah gangguan dan pertarungan ideologis yang tidak akan menyelesaikan masalah bagaimana meningkatkan produksi vaksin.

Sebanyak 60 sponsor proposal dari negara berkembang diadu melawan negara maju yang lebih kaya seperti Swiss, Amerika Serikat dan di Uni Eropa, di mana banyak perusahaan farmasi berbasis.

Guterres telah lama menyerukan agar vaksin covid-19 tersedia untuk semua negara dan meminta lebih banyak biaya untuk mendanai fasilitas berbagi vaksin COVAX, yang bertujuan untuk membeli hingga 1,8 miliar dosis pada tahun 2021 untuk memastikan akses global yang adil.

Baca juga: AS Dukung Pembebasan Hak Paten pada Vaksin Covid-19

COVAX dijalankan oleh Gavi Vaccine Alliance, Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan badan anak-anak PBB UNICEF.

Bulan lalu, UNICEF menyerukan agar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) vaksin disederhanakan melalui lisensi sukarela dan proaktif, tetapi memperingatkan bahwa ini saja tidak akan meningkatkan produksi.

"Pemegang HAKI perlu menyediakan kemitraan teknologi untuk menyertai lisensi HAKI, secara proaktif berbagi pengetahuan dan sub-kontrak kepada produsen tanpa batasan geografis atau volume yang tidak semestinya," kata Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore.

"Tantangan ini tidak membutuhkan pengabaian hak kekayaan intelektual secara paksa tetapi kemitraan dan kerja sama yang proaktif," imbuhnya.

Dia mengutip kemitraan manufaktur baru-baru ini sebagai contoh yang menggembirakan dan mendorong pihak lain untuk mengikutinya, untuk meningkatkan skala dan keragaman geografis dari kapasitas produksi.(CNA/OL-5)

BERITA TERKAIT