05 May 2021, 10:38 WIB

PBB Kutuk Kekerasan Terhadap Aksi Protes di Kolombia


Atikah Ishmah Winahyu | Internasional

AFP/Juan BARRETO
 AFP/Juan BARRETO
Aksi demonstrasi di Bogota, Kolombia.

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk penindasan dengan kekerasan terhadap aksi protes di Kolombia setelah bentrokan antara polisi dan demonstran menewaskan sedikitnya 18 orang dan 87 orang dinyatakan hilang.

Dalam kerusuhan yang berlangsung selama seminggu di seluruh negeri, polisi antihuru-hara mengamuk di jalanan yang dipenuhi asap, menembaki pengunjuk rasa dari jarak dekat, dan menyerang kerumunan dengan sepeda motor mereka.

Setidaknya lima orang tewas di Cali, di tengah kekerasan baru pada Senin (3/5) malam.

Baca juga: Biden Berharap Bertemu Putin, Juni Mendatang

Kota di barat daya, yang memiliki populasi Afro-Kolombia yang besar, telah menjadi tempat terjadinya banyak kekerasan sejak protes dimulai secara damai dengan pemogokan umum nasional, Rabu pekan lalu.

"Kami sangat khawatir dengan perkembangan di Cali semalam, saat polisi menembaki demonstran, dan sejumlah orang tewas dan terluka," kata juru bicara hak asasi manusia PBB, Selasa (4/5).

Menteri Pertahanan Kolombia Diego Molano menghadapi seruan untuk mengundurkan diri yang terus meningkat tetapi dia bersikeras perilaku petugas polisi sesuai dengan hukum.

"Tugas kami adalah melindungi mereka yang memprotes dan mereka yang tidak, dari mereka yang menyamar dan memanfaatkan kerumunan ini untuk meneror warga Kolombia," katanya.

Tetapi saksi mata mengatakan petugas tampaknya memperburuk ketegangan.

"Ini seperti polisi menunggu malam tiba sehingga mereka dapat mulai menembak tanpa pandang bulu," kata seorang pemimpin komunitas di lingkungan Cali yang telah berulang kali digerebek polisi.

“Mayat akan menumpuk, yang mati di atas yang mati,” imbuhnya.

Pemimpin komunitas itu mengatakan, setiap malam, petugas keamanan membawa hiruk-pikuk baru, helikopter polisi berputar di atas kepala bersama sirene, flashbangs, dan desiran gas air mata mendominasi jalanan.

Para pengunjuk rasa, yang berupaya memblokir masuknya polisi antihuru-hara ke komunitas mereka, membuat penghalang jalan yang terbuat dari puing-puing yang terbakar.

“Perintahnya adalah untuk memiliterisasi kota, jadi itulah yang terjadi,” ujarnya.

“Kami berharap komunitas internasional memperhatikan, karena sejauh ini tidak ada orang lain,” lanjutnya.

Rekaman ponsel yang beredar melalui media sosial memperlihatkan adegan-adegan yang mengingatkan pada zona perang.

"Mereka menembaknya!" penonton bisa mendengar teriakan dari rekaman tersebut.

Di foto lain, seorang warga sipil terlihat jatuh pingsan setelah seorang petugas dengan sepeda motor memukul bagian belakang kepalanya.

Temblores, sebuah LSM lokal yang memantau kekerasan polisi, menyarankan pengunjuk rasa di Cali untuk pulang, karena tidak ada jaminan keamanan.

"Hidup Anda lebih penting dari segalanya dan negara sengaja menyerangnya," cuit mereka.

Pihak berwenang sedang menyelidiki laporan bahwa anggota misi kemanusiaan PBB diancam dan diserang. Bandara kota, tempat lebih dari 25 penerbangan berangkat setiap hari, sekarang telah ditutup.

Penghalang jalan di tepi kota, dan di jalan menuju pelabuhan Pasifik terdekat di Buenaventura, juga telah dilaporkan pada Selasa pagi.

Perwakilan Partai Demokrat Massachusetts, Jim McGovern mencicit, "(Kekerasan) ini adalah bagian dari pola penggunaan kekuatan yang berlebihan, pembunuhan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang mengganggu."

Presiden sayap kanan Kolombia Ivan Duque telah menghadapi tiga protes nasional besar sejak masa jabatannya dimulai pada 2018, dan masing-masing telah menghadapi kekerasan polisi.

September lalu, demonstrasi anti-polisi pecah setelah petugas di Bogota membunuh seorang pria dengan menggunakan senjata listrik Taser.

Protes saat ini dimulai dengan pemogokan umum atas reformasi pajak yang tidak populer, meskipun banyak demonstran berbaris menentang pemerintah yang sangat terpolarisasi, untuk membela para pemimpin hak asasi manusia yang terancam, untuk meningkatkan jaring pengaman sosial selama pandemi, dan untuk reformasi polisi.

Insiden penjarahan dan vandalisme yang terisolasi telah dilaporkan di seluruh negeri, dengan beberapa kerusakan pada stasiun bus dan kios polisi.

Ekonomi Kolombia telah dirusak oleh pandemi covid-19, yang sejauh ini telah merenggut lebih dari 75.000 nyawa, dengan kematian harian pekan lalu memecahkan rekor negara itu.

Duque membatalkan usulan reformasi pajaknya, Minggu (2/5) sore, 24 jam sebelum menerima pengunduran diri menteri keuangannya Alberto Carrasquilla tetapi tidak ada langkah yang mampu meredakan ketidakpuasan.

Kekerasan polisi menimbulkan rasa putus asa bagi mereka yang mengharapkan masa depan yang damai untuk Kolombia ketika negara itu menandatangani perjanjian perdamaian bersejarah dengan kelompok gerilyawan kiri, Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC), 2016 lalu.

Banyak yang berharap kesepakatan itu, di samping secara resmi mengakhiri perang saudara selama lima dekade yang menewaskan 260.000 orang dan memaksa lebih dari 7 juta orang mengungsi dari rumah mereka, akan membuka ruang baru bagi sayap kiri dalam spektrum politik Kolombia.

Sebaliknya, sejak Duque menjabat pada 2018, pengunjuk rasa secara rutin dituduh bertindak sebagai frontman kelompok pemberontak pembangkang yang belum meletakkan senjata mereka.

“Pemerintah terus mengkriminalisasi protes sosial dan menstigmatisasi mereka sebagai disusupi oleh guerrilleros,” kata profesor ilmu politik di Universitas Medellín, Pedro Piedrahita.

“Organisme keamanan publik Kolombia masih beroperasi di bawah doktrin anakronistik anti-komunisme, musuh internal, dan karena itu pengunjuk rasa tidak dilihat sebagai warga negara tetapi sebagai target militer yang sah yang perlu disingkirkan, apa pun yang terjadi,” imbuhnya. (The Guardian/OL-1)

BERITA TERKAIT