16 March 2021, 10:37 WIB

Kemenlu belum akan Evakuasi WNI dari Myanmar


Basuki Eka Purnama | Internasional

AFP/STR
 AFP/STR
Demonstran melarikan diri setelah polisi menembakkan gas air mata di Mandalay, Myanmar.

KEMENTERIAN  Luar Negeri menilai belum mendesak untuk melakukan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Myanmar, setelah mempertimbangkan situasi terakhir terkait unjuk rasa antikudeta dan pemberlakuan darurat militer di beberapa bagian negara itu.

Berdasarkan hasil pertemuan daring antara Kemlu RI, KBRI Yangon, dan WNI yang tinggal Myanmar, diperoleh informasi bahwa kondisi WNI di negara itu relatif aman dan tidak ada serangan langsung yang ditujukan kepada para WNI.

"Meskipun demikian, bagi WNI yang tidak memiliki keperluan esensial di Myanmar diimbau agar mempertimbangkan untuk pulang ke Indonesia melalui
relief flight (penerbangan yang diperbantukan) yang masih tersedia yaitu Singapore Airlines dan Myanmar Airlines," ungkap Kemenlu RI dalam keterangan tertulis, Selasa (16/3).

Baca juga: Unjuk Rasa Diwarnai Kekerasan Tewaskan 20 Orang di Myanmar 

Saat ini tercatat ada sekitar 50 WNI telah pulang menggunakan penerbangan khusus tersebut.

KBRI Yangon telah menyiapkan Sekolah Indonesia Yangon sebagai lokasi perlindungan (shelter) sementara bagi WNI.

Kemenlu dan KBRI juga akan membantu pengurusan penerbangan carter jika memang opsi tersebut diminati para WNI.

"Kemenlu dan KBRI terus memonitor perkembangan terakhir dan telah menyediakan akses hotline untuk membantu para WNI," kata Kemenlu RI, mengacu pada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk keadaan darurat.

Pasukan keamanan Myanmar menembak mati sedikitnya 20 pengunjuk rasa prodemokrasi pada Senin (15/3) dan junta memberlakukan darurat militer di beberapa bagian kota utama Yangon.

Pendukung pemimpin terpilih yang ditahan Aung San Suu Kyi kembali turun ke jalan meskipun puluhan pengunjuk rasa tewas pada Minggu (14/3), hari paling berdarah sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, memicu demonstrasi massa di seluruh negeri.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan 74 orang tewas pada Minggu (14/3), banyak di antaranya dalam demonstrasi di Hlaingthaya, sebuah kawasan pabrik.

Secara total, 183 orang telah terbunuh oleh pasukan keamanan dalam beberapa pekan protes terhadap kudeta dan jumlah korban meningkat secara
drastis, kata kelompok itu. (Ant/OL-1)

BERITA TERKAIT