Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mengatakan pemerintah Indonesia masih harus terus menjamin layanan vaksin booster covid-19 bagi kaum berisiko tinggi baik lansia maupun penyandang disabilitas. Kelompok tersebut harus menjadi prioritas untuk mendapatkan layanan kesehatan karena risiko angka kematian bagi mereka sangat tinggi.
Menurutnya, pemerintah harus segera menetapkan pencegahan dan manajemen covid-19 jangka panjang, termasuk skema pelayanan kesehatan yang siap untuk menghadapi ancaman kesehatan di masa depan. Seperti halnya vaksin covid-19 yang memiliki keterbatasan dalam durasi masa efektifnya yang kurang lebih hanya satu tahun. Dengan demikian diperlukan pemberian vaksin booster untuk mempertahankan proteksi dari keparahan dan fatalitas.
“Ketika berbicara cakupan vaksin yang masih rendah, hal tersebut harus ditinjau lebih dalam, terutama pada strategi komunikasi risiko yang diterapkan oleh pemerintah. Ke depannya strategi komunikasi risiko tersebut harus menjadi pembelajaran untuk implementasi layanan kesehatan,” ujar Dicky melalui keterangan tertulis, Senin (31/7).
Baca juga: Tugas Pemerintah Setelah Pandemi Tetap Penuhi Vaksinasi Covid-19
Sebagian kelompok masyarakat berisiko tinggi, menurutnya, masih mengalami kesulitan dalam mengakses vaksinasi covid-19. Kesulitan tidak hanya datang dari akses, tetapi juga kesadaran dan penerimaan di tengah masyarakat yang terbilang masih rendah. Hal tersebut yang mendasari Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) dalam menjalankan program vaksinasi bagi kelompok berisiko tinggi.
“Dalam merespons pandemi covid-19, upaya yang paling sulit adalah melakukan vaksinasi secara merata karena ada beberapa kelompok berisiko tinggi yang sulit dijangkau. Kelompok berisiko tinggi selalu menjadi prioritas,” kata Direktur Program AIHSP John Leigh.
Baca juga: Masyarakat Penerima Vaksin Covid-19 Dosis Empat Terus Bertambah
Terdapat berbagai tantangan dalam upaya meyakinkan kelompok lansia dan disabilitas untuk menerima vaksinasi covid-19 selama pandemi. Kelompok tersebut cenderung takut mendapatkan vaksin karena khawatir terhadap efek samping yang ditimbulkan.
Di kesempatan yang sama, Koordinator Nasional Program Respons covid-19 AIHSP Yulianto Santoso Kurniawan memaparkan adanya tantangan selama pelaksanaan program vaksinasi bagi kelompok berisiko tinggi. Beberapa tantangan diantaranya minimnya informasi tentang vaksinasi covid-19, seperti waktu pelaksanaannya, efek sampingnya, sampai adanya diskriminasi pada kelompok disabilitas.
"Salah satu tantangan yang kita temukan adalah masyarakat tidak percaya dengan informasi yang beredar," tutur Yulianto.
Untuk mengatasinya, dengan didanai Pemerintah Australia, AIHSP menginisiasi kolaborasi dalam bentuk pentahelix yang melibatkan pemerintah, universitas, jurnalis, private sector, hingga organisasi masyarakat yang mampu melaksanakan vaksinasi inklusif melalui implementasi komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat.
"Mengajak seseorang untuk mau divaksin, tentunya harus dengan pendekatan yang berulang, menyampaikan informasi yang persuasif, didorong motivasinya, di antar ke tempat vaksin, ditemani dan diperhatikan hingga pasca vaksinasi," jelasnya. (Z-11)
