WAKIL Presiden Prof Dr KH Ma'ruf Amin memberikan arahan sekaligus keynote speaker dalam acara Konferensi Internasional Agama, Perdamaian dan Peradaban yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kementerian Agama, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Rabithah Alam Islami.
Sejalan dengan itu, Wakil Kepala BPIP Dr Drs Karjono Atmoharsono, SH MHum mewakili Kepala BPIP Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD juga memberikan pidato kunci dalam Seminar Internasional MUI bertajuk Agama, Perdamaian dan Peradaban dengan tema pleno II Perdamaian, Gerakan dan Pendekatan Keagamaan sebagai solusi dalam mengatasi masalah kemanusiaan, krisis lingkungan, konflik internal dan politisasi agama serta ancamanya terhadap perdamaian, Senin (22/5).
Dalam pidatonya berjudul Agama dan Pancasila "Kontribusi Islam Dalam Pembangunan Bangsa - Membangun Kesejukan Umat Menghadapi Pemilu”, Wakil Kepala BPIP mengatakan agama dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
Baca juga: Kepala BPIP Sebarkan Perdamaian kepada Delegasi PEACE20
"Agama bersumber dari wahyu Sang Ilahi, Wahyu dari Allah Subhanawataala, Tuhan Yang Maha Kuasa sedangkan Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa, dua-duanya berjalan beriringan dan tidak saling bertentangan, kita wajib menjunjung tinggi agama dan Pancasila," papar Wakil Kepala BPIP.
Mengawali pidatonya, Karjono menyampaikan sekilas sejarah perjuangan bangsa dan perjanjian luhur bangsa. "Sejarah mulai dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang bertekad mempersatukan Nusantara, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa Indonesia, serta kesepakatan perjanjian luhur bangsa pada 18 Agustus 1945," ujarnya.
Baca juga: Jawa Tengah Jadi Pilot Project Pencanangan Penerapan Buku Pendidikan Pancasila
"Hal tersebut juga tidak terlepas dari sejarah hari lahir Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara" tegasnya.
Itu tertuang dalam sidang BPUPKI yang dipimpin dr KRT Radjiman Wedyodiningrat pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka.
"Sejak kelahirannya 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan," ujar Wakil Kepala BPIP.
Baca juga: Kepala BPIP Dorong Mahasiswa Rawat Kebhinekaan dan Semai Perdamaian
Menurutnya, agama memiliki sumbangsih dalam sejarah kemerdakaan bangsa. "Agama menjadi aspek penting dalam pembentukan negara, hal tersebut bisa dilihat dari perjuangan rakyat di Aceh, Sumatra, Jawa, dan bahkan di Indonesia timur, banyak yang dipimpin para pemuka agama, di Aceh ada Cut Nyak Dien, kemudian ada Tuanku Imam Bonjol, dan sebagainya, bahkan Kyai Wahid Hasyim pernah berfatwa hubbul wattan minal iman yang artinya cinta Tanah Air sebagian dari iman," tandasnya.
Selain itu Karjono menyampaikan "Di injury time saat penentuan dasar negara, Bung Karno dan Mohammad Hatta melobi para ulama untuk merubah 7 kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa."
"Di sini jelas merupakan pemersatu bangsa bahwa sumbangsih agama terhadap kemerdekaan sangat besar," jelas mantan Wakil Ketua MUI Bidang Hukum Perundang-undangan yang saat ini menjabat Wakil Sekretaris MUI tersebut.
Terakhir, Wakil Kepala BPIP berpesan "Pemilu di Indonesia saat ini sudah memiliki sistem sangat baik, kita mengenal adanya berbagai permasalahan pemilu antara lain, penghitungan suara sainte-lague, atau kuota hare. Namun juga ada sistem terbuka, atau tertutup, saat pembahasan ditawarkan sistem proporsional terbuka terbatas, semua itu merupakan kesepakatan yang wajib kita jalankan, karena tujuan kita adalah pemilu yang damai," terangnya.
Di samping Konferensi Internasional, BPIP dan MUI juga menandatangani kerjasama kemitraan dengan tema Pelaksanaan Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Penguatan Kerukunan Antar Umat Beragama yang ditandatangani Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan Ir Prakoso MM dan Ketua MUI Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama Dr KH Yusnar Yusuf MS. Kerjasama ini bertujuan membumikan Pancasila dari Indonesia ke seluruh dunia.
Dalam acara turut hadir, KH Miftachul Akhyar (Ketua Umum MUI), Dr KH Marsydi Syuhud MM (Wakil Ketua Umum MUI), Ir Prakoso MM (Deputi BPIP Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan), Dr H Amirsyah Tambunan MA (Sekjen MUI), Dr KH Yusnar Yusuf MS (Ketua Panitia Pengarah sekaligus Ketua MUI Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama), dan Dra Hj Safira Rosa Machrusah MA (Ketua Panita Pelaksana).
Juga, narasumber ustaz Muhyidin bin Aziz (Ketua Penolong Pengarah Kanan, JAKIM, Malaysia), Prof Dr Syafiq A Mughni (Ketua Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations), Dr Dorothea Krimitsas (Wakil Kepala Delegasi ICRC), Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid) dari Yayasan Wahid, Prof Dr James Hosterey (akademisi Amerika Serikat), Dr Iyad Abumoghli (United Nations Environment Program) serta para duta besar dan perwakilan negara asing. (RO/S2-25)
