KOORDINATOR Jala PRT Lita Anggraini mengatakan bahwa pemerintah telah memastikan akan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kepada DPR pada minggu ini.
"Memang kita belum memastikan apakah sudah masuk DPR hari ini, tapi pemerintah memastikan kepada kami bahwa minggu ini DIM akan diserahkan kepada DPR," ungkapnya kepada Media Indonesia, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/5).
Lebih lanjut, Lita menambahkan bahwa jika nanti DIM sudah diserahkan kepada DPR, pihaknya akan mendesak DPR untuk segera membentuk Panja RUU PPRT dan melakukan pembahasan secara transparan.
Baca juga : Pemerintah Segera Bahas RUU PPRT Bersama DPR
Hal ini bertujuan agar seluruh komponen masyarakat dapat ikut mengawal proses pengesahan RUU PPRT menjadi UU.
"Jadi minggu depan kemungkinan jika DIM sudah resmi masuk DPR, kita akan desak DPR untuk segera melakukan pembahasan dan membentuk Panja RUU PPRT. Kita juga akan mendesak rapat untuk dilakukan secara transparan," kata Lita.
Baca juga : Menteri PPPA Sambut Baik Komitmen Pemerintah untuk Percepat Pembentukan RUU PPRT
Lita juga membahas mengenai jumlah DIM yang mencapai 367 yang terdiri dari 239 batang tubuh dan 128 penjelasan. Menurutnya meskipun jumlahnya cukup banyak, hal yang dibahas tidak jauh berbeda dengan RUU PPRT yang menjadi inisiatif DPR.
"Memang DIM ada 367. Tapi itu masuk klasifikasi dan reposisi. Secara garis besar enggak berubah banyak dengan yang dibuat DPR," tegasnya.
Dia berharap, dalam periode Mei-Juni ke depan pembahasan RUU PPRT dapat berangsur lancar sehingga pada 16 Juni 2023 dapat disahkan bertepatan dengan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional.
"Kita harap selesai Mei-Juni pembahasannya dan disahkan pada 16 Juni bertepatan dengan hari besar PRT," tandas Lita. (Z-8)
