PRESIDEN Joko Widodo membeberkan sejumlah kesulitan yang dialami pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam menerapkan kebijakan selama masa pandemi covid-19.
Yang pertama adalah pemberian vaksin. Pada periode awal vaksin ditemukan, banyak masyarakat yang menolak untuk menerima suntikan. Itu terjadi karena munculnya hoaks terkait kandungan dan dampak dari vaksin.
"Kesulitan kita. Bagaimana rakyat bisa disuntik dan mau disuntik. Sekarang jumlah yang kita suntikkan sudah 448 juta dosis. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana itu satu per satu suntikan kita berikan. Bukan persoalan yang gampang," tuturnya, Kamis (26/1)
Kesulitan tidak hanya berasal dari penolakan masyarakat, tetapi juga dari sisi distribusi vaksin itu sendiri. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan pegunungan membuat itu menjadi sebuah tantangan besar.
"Gografis kita tidak mudah. Ada gunung, ada laut, ada sungai, semua dilalui untuk mencapai yang namanya rakyat bisa disuntik, rakyat mau disuntik," ucap mantan Wali Kota Solo itu.
Kemudian, lanjut Presiden, kesulitan lainnya adalah terkait pengelolaan manajemen gas dan rem. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga kesehatan masyarakat, di sisi lain, ekonomi juga harus bergerak agar penduduk tetap bisa memperoleh penghasilan.
"Manajemen gas dan rem itu bukan sesuatu yang mudah. Begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh. Kalau gas terlalu kencang, pandemi bisa naik. Itu yang kita lakukan menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi dan itu tidak mudah," papar Jokowi.
Kesulitan selanjutnya ialah ketika harus mengambil keputusan secara cepat namun harus tepat. Itu harus dilakukan secara hati-hati dengan berlandaskan pada data-data riil di lapangan.Yang menjadi persoalan, data-data tersebut saat itu masih amburadul.
"Data kita ini pada saat itu ketahuan semua. Pada saat pandemi kelihatan semua bahwa data kita ini tidak siap. Data di kementerian ini dengan kementerian ini beda," sambungnya.
Ketidakakuratan data itu juga yang sempat membuatnya bingung untuk memutuskan lockdown atau tidak. Jokowi pun bersyukur karena kebijakan tersebut tidak pernah diambil.
"Coba saat itu, misalnya kita putuskan lockdown. Menurut hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat sudah tidak memiliki peluang untuk mencari nafkah karena semua ditutup. Negara juga tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat. Akhirnya, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh," pungkasnya. (OL-8)
