PEMERINTAH harus berupaya maksimal untuk meningkatkan capaian dan kecukupan vaksinasi covid-19 di seluruh wilayah, sebelum menetapkan kebijakan vaksin berbayar.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga perlu memastikan pengadaan dan distribusi vaksin covid-19 berbayar secara merata ke setiap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk apotek dan rumah sakit. Sehingga, masyarakat dapat dengan mudah mengakses vaksin covid-19 tersebut.
Baca juga: Dokter Pastikan Vaksin Booster Kedua Beri Perlindungan dari Risiko Gejala Berat
“Saya meminta pemerintah terlebih dahulu berupaya meningkatkan capaian dan cakupan vaksinasi covid-19. Mulai dari vaksin primer, hingga dosis booster, sebelum menetapkan kebijakan vaksin covid-19 berbayar,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo, Rabu (25/1)
Bamsoet, sapaan akrabnya, berharap semua pihak dapat menerima kebijakan vaksin berbayar yang ditujukan bagi masyarakat bukan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Namun, dirinya juga meminta pemerintah agar mempertimbangkan vaksinasi covid-19 berbayar bagi kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.
Baca juga: Kemenkes: Vaksin Booster Kedua belum Jadi Syarat Perjalanan
“Sebab dengan kebijakan tersebut, dinilai dapat menambah beban ekonomi, sekaligus berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk divaksin,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengungkapkan adanya rencana vaksin covid-19 berbayar. Program itu bagian dari upaya transisi pandemi menuju endemi. Budi memastikan bahwa pemerintah tidak berniat memperjualbelikan vaksin covid-19.(OL-11)
