PENGAWASAN pelancong dari luar negeri terus dilakukan pemerintah mulai dari pintu masuk kedatangan seperti bandara dan pelabuhan. Hal tersebut untuk mencegah penularan covid-19 dari WNA/WNI dari luar negeri dari beberapa negara yang kasus hariannya saat ini sedang maengalami kenaikan seperti di Tiongkok.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menegaskan bahwa kasus harian di Tanah Air harus tetap dikendalikan meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan dicabut akhir tahun ini. "Kasus covid-19 di Indonesia harus tetap dikendalikan meskipun kebijakan PPKM akan disesuaikan. Menjaga herd immunity di masyarakat tetap tinggi dengan cara meningkatkan cakupan vaksinasi booster adalah langkah yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan kasus yang terkendali," kata Wiku saat dihubungi, Senin (26/12).
Agar kenaikan kasus covid-19 di beberapa negara tidak merambat ke Indonesia maka pengawasan di pintu masuk negara juga perlu diperketat. "Kementerian Kesehatan melakukan surveillance whole genome sequencing (WGS) untuk mengamati varian/subvarian yang beredar di Indonesia. Bila ada introduksi varian baru dari luar negeri akan terdeteksi lebih dini," ungkapnya. Selain itu di bandara dan titik masuk negara dilakukan pemeriksaan suhu dan gejala covid-19.
Dihubungi terpisah mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama menegaskan kenaikan kasus covid-19 di Tiongkok dan bebeapa negara lainnya tidak bisa dipastikan juga merambat ke Indonesia.
Menurutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti hingga kini belum terlalu jelas tentang jumlah kasus dan kematian di Tiongkok yang berasal dari berita di media ada dengan keterangan resmi pemerintah Tiongkok bahkan dikabarkan adanya pembatasan update resmi harian sehingga informasi menjadi makin sulit terkonfimasi.
Direktur Umum WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dan Direktur Kedaruratan WHO Mike Ryan hingga kini juga menyatakan masih butuh informasi lebih rinci tentang situasi yang terjadi di Tiongkok saat ini.
"Kalau memang ada peningkatan kasus gawat dan kematian sementara cakupan vaksinasi 89% maka tentu dua kemungkinannya yakni efikasi vaksin mungkin sudah turun, atau mungkin saja ada varian/sub varian baru yang dapat menghindar dari proteksi vaksin," ujar Tjandra.
Jika dihubungkan dengan pelonggaran kebijakan menurutnya tidak jelas karena waktunya relatif dekat dengan berita kenaikan kasus. Dengan kasus omikron yang ada sekarang maka banyak negara di dunia juga melonggarkan kebijakannya. "Tetapi tidak mengalami kenaikan ICU dan kematian seperti yang diberitakan di Tiongkok," pungkasnya. (H-1)
