TRIKORA atau Tiga Komando Rakyat berperan penting dalam konflik Indonesia dan Belanda yang kembali memanas dalam upaya perebutan Irian Barat. Trikora dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 1961.
Pada waktu itu, Soekarno ingin menyelesaikan masalah Irian Barat dengan cara radikal. Isi dari Trikora sebagai berikut:
1. Gagalkan pembentukan negara Papua.
2. Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat.
3. Bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dam kesatuan tanah air dan bangsa.
Masalah tersebut bukan sekadar wilayah yang masih berada di tangan kolonialis, tetapi juga menyangkut harga diri sebuah negara berdaulat. Keluarnya Trikora menjadi pertanda bahwa Presiden Soekarno meninggalkan usaha diplomasi dengan pihak Belanda. Indonesia harus siap dengan segala risiko yang dihadapi.
Merujuk pada salah satu keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), 23 Agustus hingga 2 September 1949, yang menjadi latar belakang masalah tersebut jika Belanda tidak mau membicarakan masalah Irian Barat. Kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Kenyataannya setelah ditunggu-tunggu, Belanda tidak mau membicarakan itu.
Pada 2 Januari 1962, Presiden Soekarno telah mempersiapkan untuk merebut Irian Barat. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Nomor 1 Tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.
Indonesia pun meminta bantuan Amerika Serikat (AS) untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Namun, AS menolak permintaan tersebut hingga Presiden Soekarno harus menggunakan kekuatan persenjataan dengan bantuan dari Uni Soviet.
Kemudian, pada 1962 AS mulai menekan Belanda untuk menyelesaikan sengketa. Ini untuk mengantisipasi timbulnya terjadi peperangan. Desakan tersebut juga untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam konfrontasi langsung di Pasifik.
Pada 15 Agustus 1962, ditandatangani Persetujuan New York antara Indonesia dan Belanda. Isi perjanjian tersebut, yakni:
• Pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB, yaitu United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Oktober 1962.
• Pada 1 Oktober 1062, bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda. Selanjutnya akan diturunkan pada 31 Desember 1962 dan digantikan bendera IndIndonesia mendampingi bendera PBB.
• Pemerintah UNTEA berakhir pada 1 Mei 1963 dan pemerintah selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia.
• Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus selesai pada 1 Mei 1963.
• Rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap di wilayah Indonesia atau memisahkan diri.
• Kemudian diselenggarakan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat). Hasil Pepera disetujui pada 19 Desember 1969 dan membuktikan bawah Irian Barat bagian dari Indoenesia.
Akhirnya Irian Barat berada di bawah pengawasan Indonesia pada 1963 setelah penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan. Peristiwa tersebut membanggakan karena dengan diplomasi berhasil mengembalikan Irian Barat tanpa penggunaan persenjataan yang lebih jauh. Bantuan senjata dari Uni Soviet tidak dipergunakan sepenuhnya oleh Soekarno. (OL-14)
