PENDEKATAN multi-pemangku kepentingan secara terintegrasi menjadi solusi dalam pengelolaan lahan yang bebas dari asap kebakaran di kawasan ASEAN.
Demikian terungkap saat sesi panel bertajuk Financing and investment Framework for Haze-Free Sustainable Land Management di ASEAN yang diselenggarakan Paviliun Malaysia pada konferensi perubahan iklim COP27 UNFCCC di Sharm El Shiekh, Mesir, Selasa (8/11).
Chief Sustainability Officer APP Sinar Mas, Elim Sritaba, mengungkapkan APP Sinar Mas menggunakan pendekatan multi-pemangku kepentingan untuk merancang dan mengimplementasi Integrated Fire Management (IFM) sejak 2016.
“Pada tahun 2021 lalu, kurang dari 0,5% dari seluruh konsesi hutan tanaman yang menjadi pemasok kami yang terdampak kebakaran hutan dan lahan,” kata Elim.
Dia menjelaskan untuk pengendalian kebakaran, APP Sinar Mas melakukannya dengan prinsip pencegahan, kesiapan, deteksi dini, dan reaksi cepat dengan berbagai peralatan lengkap termasuk helikopter water bombing da kamera pengintai.
Tujuannya adalah mengurangi risiko adanya titik api dalam radius 5 kilometer dari batas konsesi.
Secara bersamaan, upaya-upaya ini diperkuat oleh program pemberdayaan masyarakat Desa Makmur Peduli Api (DMPA).
Baca juga: Pemerintah Perkuat Pengendalian Karhutla di Wilayah Timur
Ini adalah program yang membina dan membimbing masyarakat untuk mengelola lahan tanpa bakar dan juga bisa memahami konsep perlindungan hutan serta menjalankan praktik berkelanjutan.
Program DMPA sudah dilakukan di 5 provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Hingga saat ini, program DMPA sudah mencapai 405 desa, dengan penerima manfaat lebih dari 80 ribu orang.
Menurut Elim, sejak diluncurkan pada tahun 2016, DMPA APP Sinar Mas sudah berhasil membebaskan 78% lokasi penerima DMPA bebas atau terhindar dari kebakaran.
“Masyarakat yang sejahtera bisa dipastikan tidak akan membuka lahan dengan cara dibakar. Untuk itu, penguatan ekonomi yang terus kami lakukan, termasuk memberdayakan kelompok-kelompok perempuan yang ada di desa-desa tersebut,” ujar Elim.
Dia menekankan program DMPA mendukung investasi yang sudah dilakukan dalam rencana pengelolaan hutan lestari terpadu yang menjadi komitmen APP Sinar Mas.
Pengelolaan hutan tanaman industri yang bertanggung jawab, katanya, terdiri dari komitmen melindungi hutan alam, pengelolaan lahan gambut denga praktik berkelanjutan, memastikan rantainpasokan global dan komitmen sosial.
Sementara itu Director Global Environment Center, Faizal Parish, mengatakan solusi berkelanjutan diperlukan karena ASEAN adalah wilayah yang sangat berisiko terdampak buruk kebakaran.
“Sekitar 50 juta hektare lahan di kawasan ASEAN rentan kebakaran dan asapnya bisa berdampk pada 70 juta jiwa,” katanya.
Kebakaran hutan dan lahan di kawasan ASEAN bisa memperburuk perubahan iklim karena melepas emisi karbon dalam jumlah besar serta menghantam sektor kesehatan dan perekonomian.
Faizal mengatakan lahan di ASEAN terancam kebakaran akibat aktivitas pertanian misalnya untuk perkebunan jagung di Negara ASEAN bagian Utara.
Faizal mengungkapkan, negara-negara ASEAN telah berkomitmen untuk menjadikan kawasan itu bebas asap.
Upaya untuk mencapai komitmen itu sudah mulai dilaksanakan diantaranya dengan membuat perjanjian pencegahan asap lintas batas ASEAN ATHP dan mengembangkan strategi pengelolaan gambut ASEAN.
Faizal mengatakan upaya yang dilakukan butuh dukungan dari berbagai organisasi di dunia. Dia mengingatkan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. (RO/OL-09)
