SELAMA ini, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan selalu dihadap-hadapkan. Jika ada pertumbuhan ekonomi, di situ akan terjadi kerusakan lingkungan.
Sebaliknya, jika ingin ada kelestarian lingkungan, maka di situ tidak boleh terjadi pertumbuhan ekonomi.
Padahal, keduanya, bisa berjalan beriringan. Ekonomi tumbuh, lingkungan pun tetap lestari. Salah satunya melalui konsep ekonomi biru (blue-economy).
’’Konsep blue-economy merupakan suatu konsep yang secara simultan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, inklusi sosial dan penguatan ekosistem kelautan,’’ kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri LHK saat acara pembukaan Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2022 yang dilakukan secara hybrid, luring dan daring.
Baca juga: SDG Academy dan UNDP Luncurkan Program Kapasitas Ekonomi Sirkular
PEMSEA - PNLG 2022 mengangkat tema ’’Strengthening Coastal Resilience Towards Sustainable Local Blue Economies’’ di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Acara berlangsung pada 25-29 Oktober 2022.
Menteri Siti menjelaskan, fondasi utama dari konsep ini adalah ekonomi kelautan lestari, berketahanan dan inklusif, yang memerlukan laut bersih, sehat dan produktif, serta ketahanan kawasan pesisir dan ekosistem laut.
Karena itu, keberlangsungan suplai barang dan jasa dari laut merupakan hal penting dalam hal kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara di masa depan.
Pemerintah daerah memiliki peran khusus dan penting dalam pengelolaan lingkungan, terutama kawasan pesisir dan laut mengingat konsekuensi atau dampak dari kegiatan industri di kawasan tersebut ada pada tingkatan dan wewenang di bawah Pemerintah Lokal.
’’Diharapkan melalui regulasi, insentif, pembangunan institusi, partisipasi pemangku kepentingan, riset dan pengembangan kemampuan, serta mekanisme pembiayaan pada sektor-sektor lingkungan, merupakan suatu kondisi yang dapat memungkinkan didukungnya investasi lebih lanjut.’’ jelas Menteri Siti.
KLHK juga berhasil menurunkan laju deforestasi terendah sepanjang sejarah dalam 20 tahun terakhir ini.
Pertukaran Pengetahuan Konstruktif
Sementara itu, Bupati Tangerang selaku Tuan Rumah pelaksanaan Forum PNLG Tahun 2022 Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, Forum PNLG dapat membagikan pengalaman dan pengetahuan dalam hal tata kelola kawasan pesisir, terutama dalam hal pengelolaan kawasan pesisir yang terintegrasi, sebagaimana tema yang diangkat pada tahun ini.
’’Kita berharap akan ada pertukaran pengetahuan yang konstruktif, yang kemudian akan berdampak dengan adanya kolaborasi-kolaborasi dalam implementasi program-program pembangunan kawasan pesisir,’’ kata Bupati Tangerang.
Setali tiga uang dengan Le Quang Nam, Vice Chair Da Nang People’s Committee, Vietnam, selaku President PNLG Forum, yang hadir pada kesempatan ini.
Dia mengatakan bahwa PNLG tetap berkomitmen untuk dapat berkontribusi dalam penanganan dan mitigasi terkait perubahan iklim, sejalan denga napa yang telah digariskan di dalam UN Framework on Convention of Climate Change.
Provinsi Da Nang, Vietnam, juga ingin membagikan terkait pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non-alam.
’’Da Nang tengah mengembangkan diri dalam hal kemampuan perkiraan (forecasting), kewaspadaan dini (early warning) dan system pemulihan pascabencana," kata Le Quang Nam.
"Diharapkan melalui forum ini akan ada kolaborasi antar anggota forum, terutama dalam hal riset dan inovasi di bidang maritim serta pengembangan nilai sosio-ekonomi dari kawasan pesisir,’’ jelasnya.
Hal senada dikemukakan Vann Monyneath, Director General of Policy and Strategy, Ministry of Environment, Kamboja.
Menurut dia, forum ini sangat penting karena banyaknya masyarakat di kawasan Laut Asia Timur yang bergantung pada ekonomi yang berorientasi pada kawasan pesisir dan maritim.
Pada 2015 potensi ekonomi kelautan diperkirakan mencapai kisaran angka USD 500 Miliar dan menyerap sebanyak 6 juta tenaga kerja, yang mayoritasnya merupakan sektor UMKM.
Kawasan pesisir dan laut saat ini menghadapi ancaman degradasi lingkungan, polusi, bencana alam, serta dampak perubahan iklim. Kerugian akibat hal ini diproyeksikan mencapai hingga lebih dari USD 50 miliar.
’’Dengan demikian diharapkan forum ini dapat menjadi tempat pembelajaran bagi para partisipan dan anggota PNLG dalam memperkuat ketahanan kawasan pesisir dalam merespon resiko bencana dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan iklim melalui program-program Integrated Coastal Management dan melakukan transisi menuju pengembangan blue-economy,’’ harap dia.
Acara ini dihadiri 300 orang Delegasi yang berasal Pemerintah Daerah di sembilan negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Negara-negara itu adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Timor Leste, Filipina, Tiongkok, Kamboja, Jepang, dan Korea Selatan.
Selama dua hari penyelenggaraan ke depan, Forum PNLG Tahun 2022 akan membahas substansi dan isu-isu strategis.
Isu strategis itu di antaranya, 2022 Accomplishment Report and 2023 Workplan and Budget, The Implementation of PNLG Strategic Action Plan 2022-2030, Induction of New Member, Launching of Tangerang Initiative, dan Integrated Coastal Management System (ICMS) Recognition Ceremony. (RO/Ata/OL-09)
