SEJAK kebakaran hutan dan lahan hebat yang terjadi pada 2015, pemerintah terus melakukan pembenahan pengelolaan lahan dan hutan. Salah satunya, perbaikan tata kelola lahan gambut.
Ketua Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut Tim Indonesia's FOLU Net Sink 2030 KLHK Karliansyah mengatakan sejak 2016 silam, pihaknya terus melakukan pembenahan. Mulai dari melakukan inventarisasi, hingga pemetaan lahan yang harus dibenahi.
"Kita lakukan upaya pemulihan melalui pembasahan. Bagaimana caranya gambut tetap bagus? Basahkan gambutnya. Buat dia lembab. Itu saja. Kalau dia basah dan lembab, InsyaAllah tidak terbakar. Yang jadi masalah kan saat mereka kering, ada pencetus api, maka terbakar," jelas Karliansyah, Kamis (13/10).
Baca juga: Kerugian Ekologis Akibat Karhutla dalam 6 Tahun Capai Rp902 Miliar
Saat ini, Indonesia memiliki 24,6 juta hektare satuan hidrologis gambut yang tersebar di 21 provinsi. Luasan itu menempatkan Indonesia di peringkat empat, sebagai negara dengan ekosistem gambut terluas di dunia.
Hingga 2021, pemerintah sudah membasahi seluas 3,6 juta hektare lahan gambut di area konsesi. Ada berbagai peraturan yang telah dibuat untuk restorasi lahan gambut. Seperti, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Baca juga: Tantangan Penanganan Karhutla Semakin Berat
"Kita sudah mewajibkan penanggung jawab konsesi, baik tanaman, HTI, HPH, kemudian perkebunan, untuk melakukan pembasahan di area kerja. Berdasarkan Permen LHK, tinggi muka air tanah yang lebih dari 40 cm di bawah permukaan gambut, dapat menyebabkan kerusakan fungsi budidaya," imbuh Karliansyah.
Selain mendorong partisipasi aktif pengusaha, pemerintah juga membangun masyarakat peduli gambut. Hingga 2021, sebanyak 235 desa telah dirangkul dan didampingi untuk mengelola ekosistem gambut yang dapat menghasilkan nilai ekonomi.(OL-11)
