13 October 2022, 06:00 WIB

Kemenkomarves: Penanggulangan Sampah Tanggung Jawab Bersama


Mediaindonesia.com | Humaniora

ANTARA FOTO/Irwansyah
 ANTARA FOTO/Irwansyah
 Ilustrasi: Pengelolaan sampah dengan sistem pengumpulan.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti mengatakan penanggulangan sampah adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat.

“Dengan sinergi yang baik, pengelolaan sampah plastik yang komprehensif, ekosistem pengelolaan yang mumpuni, serta partisipasi aktif semua pihak, kami yakin target yang dicanangkan pemerintah dapat tercapai," kata Nani di Jakarta, Rabu (12/10).

Pemerintah punya target mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke lautan sebesar 70 persen pada 2025.

Nani mengatakan pengelolaan sampah plastik yang baik juga dapat memberikan nilai tambah dengan pendekatan ekonomi sirkular.

Ekonomi sirkular merupakan model industri baru yang berfokus pada pengurangan sampah (reduce), penggunaan kembali (reuse) dan daur ulang (recycle) yang mengarah pada pengurangan konsumsi sumber daya primer dan produksi limbah.

Nani berharap semakin banyak masyarakat yang ikut andil dalam mengelola sampah secara lebih baik demi masa depan lingkungan. "Perubahan perilaku ini adalah upaya yang harus kita maintain," kata dia.

Pemerintah dan pemangku kepentingan lain, lanjut dia, terus berusaha untuk menggaungkan pengelolaan sampah yang lebih baik serta melakukan aksi di lapangan bersama masyarakat.

Dia menegaskan pemerintah tak bisa bergerak sendirian dan membutuhkan kolaborasi dari semua pihak untuk menguraikan masalah sampah. Sebab, pengelolaan yang baik membuat sampah bisa memberikan nilai ekonomi.

Ekonomi sirkular, yakni dari daur ulang sampah, diperkirakan memiliki potensi menghasilkan produk domestik bruto (PDB) sebanyak Rp569 triliun hingga Rp638 triliun pada 2030.

Dengan menggerakkan ekonomi sirkular yang menitikberatkan pada daur ulang sampah, sampah bukan lagi dilihat sebagai persoalan, tetapi menjadi sumber daya ekonomi baru yang berkelanjutan. (Ant/OL-12)

BERITA TERKAIT