KEPALA Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan WALHI Puspa Dewy mengatakan banyaknya bencana banjir dan tanah longsor karena pola pembangunan infrastruktur negara yang mengesampingkan aspek lingkungan.
“Mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal, karena bencana yang terjadi masih menimbulkan korban jiwa, materil dan immateril. Sehingga memang perlu dievaluasi, karena pendekatannya bukan pencegahan tetapi lebih dominan pada penanganannya,” kata Dewy kepada Media Indonesia.
Pemulihan pun, kata Dewy belum menjadi prioritas bagi pemerintah pasca bencana terjadi, terutama pemulihan lingkungan. Sehingga masih begitu banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah terkait penganganan dan pemulihan jika terjadi bencana.
“Early warning system (EWS) juga belum berjalan, misalnya tidak ada informasi sebelum gempa terjadi atau banjir bandang dan bencana lainnya. Tidak berjalannya EWS terlihat dengan masih banyaknya korban jiwa,” ucap Dewy.
Pemerintah, kata dia, harus mengubah paradigma terhadap bencana dengan mengedepankan aspek pencegahannya/mitigasi, termasuk dalam melihat pola-pola pembangunan yang dapat mempercepat terjadinya bencana.
“Perlu ada evaluasi secara menyeluruh terhadap proyek-proyek pembangunan yang dapat memicu terjadinya bencana. Karena saat ini RUU PRB juga masuk dalam prolegnas, maka perlu untuk memastikan hal tersebut,” ujar Dewy.
“Selain itu, dalam penanganan bencana ini juga perlu meminta pertanggung jawaban dari korprorasi/perusahaan industri ekstraktif, karena bencana yang terjadi juga tidak terlepas dari aktivitas industri ekstraktif,” pungkas Dewy. (H-2)
