KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat dikritik. Namun, bantuan itu diberikan lagi pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Merespons hal itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan bantuan itu diberikan karena kondisi perekonomian tidak stabil. Selain itu, pemerintah juga tengah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi setelah harga minyak dunia sempat melonjak.
"Kita tahu memang ada kondisi yang tidak stabil, tidak seperti biasanya, maka diturunkan BLT BBM. Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kemudian kemarin diturunkan pada saat terjadi (pandemi) covid-19," kata Risma seusai rapat bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/9).
Risma mengatakan amanat UUD 1945 khususnya Pasal 34 menyebutkan negara bertanggung jawab atas fakir miskin dan anak terlantar. Pemberian BLT, terangnya, bukan hanya berwujud bantuan sosial melainkan ada bantuan lain seperti bantuan upah bagi pekerja/buruh dengan upah maksimal per bulan Rp3,5 juta. Lalu, ada bantuan gas bersubsidi dan bantuan lain.
Risma memaparkan PT Pos Indonesia sudah mengirimkan BLT BBM di 482 kabupaten/kota dengan jumlah 12.701.985 keluarga penerima manfaat (KPM). Diharapkan PT Pos sudah melakukan pembayaran BLT BBM minimal 90% dari target KPM yaitu 18.585.000 KPM. Untuk wilayah Papua dan Papua Barat, terang Risma, bantuan akan diberikan melalui pesawat karena kondisi geografisnya sulit dijangkau. Ia memastikan agar seluruh bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Upaya yang dilakukan antara lain pemadanan nomor induk kependudukan (NIK). Kementerian Sosial, imbuhnya, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) supaya membantu warga yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk (KTP).
"Kita harus coba bagaimana percepatan (perekaman KTP). Karena itu lah kemudian kita buat kerja sama dengan Dukcapil," ungkap Risma.
Baca juga: BLT Pemerintah Dinilai Bermanfaat untuk Jaga Daya Beli Masyarakat
Risma menerangkan penyaluran bantuan BLT BBM diharapkan selesai bulan ini. Ia menyebut Kemensos mendapatkan tambahan anggaran, sebesar Rp400 miliar dari Kementerian Keuangan. Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk penyaluran bantuan tahap II pada Desember.
Adapun sasaran penerima bantuan BLT BBM yakni anak yatim piatu sebesar 946.863 anak per anak akan menerima Rp200 ribu setiap bulan. Kemensos, imbuh dia, juga mengusulkan bantuan untuk lansia tunggal yang berusia di atas 80 tahun dan tidak punya keluarga yang merawat. Jumlahnya, ujar Risma sekitar 334.011 jiwa.
"Itu kita berikan makanan setiap hari uangnya dititipkan ke pak RT pak RW. Ini bulan Desember, lalu (bantuan untuk) penyandang disabilitas jumlahnya 19.934. orang," pungkasnya.(OL-5)
