OTONOMI Khusus Papua dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Papua. Namun, program Pemerintah itu perlu dikawal seluruh jajaran humas pemerintah pusat dan daerah agar informasi positif terkait pembangunan Papua dapat diterima dengan baik oleh masyarakat khususnya masyarakat Papua.
Untuk mendukung peran Humas Pemerintah, Badan Intelijen Negara (BIN) menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas dengan tema 'Peningkatan Peran Kehumasan untuk Mengawal Program dan Kebijakan Pemerintah di Papua', Rabu (24/8). Hadir sebagai pembicara adalah Staf Khusus Kepala BIN Dr. Sundawan Salya, M.Si, Deputi-V Kantor Staf Presiden RIn Jaleswari Pramodhawardani, dan Staf Khusus Presiden RI Billy Mambrasar.
Forum ini bertujuan menyinergikan dan meningkatkan peran kehumasan pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam mendukung pembangunan di Papua. Dr. Sundawan Salya, M.Si mengatakan Pemerintah perlu memiliki narasi tunggal dalam mendukung kebijakan di Papua. Ia menyebut banyak sekali program pemerintah dalam melakukan pembangunan di Papua yang saat ini sedang berjalan seperti pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. "Seluruh K/L harus mendiseminasikan dan mengamplifikasikan pembangunan Papua, serta membentuk forum-forum dialog yang membahas permasalahan Papua dan solusinya," kata Sundawan.
Sedangkan Jaleswari menyampaikan, jika berbicara tentang kehumasan maka dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Ia menyatakan, humas tidak bisa berjalan sendiri karena membutuhkan kolaborasi dan jejaring secara konkret. Di sisi lain, kerja humas juga perlu ditingkatkan, untuk menghadapi banyaknya narasi-narasi negatif terkait terbentuknya DOB di Papua.
"Akun-akun media sosial yang mendukung separatisme Papua sering membuat narasi dari berbagai macam angle dan framing. Isu yang diangkat antara lain tentang pelanggaran HAM, marginalisasi, kekerasan dan lingkungan hidup," tutur Jaleswari.
Sementara Billy Mambrasar menegaskan Pemerintah terus berfokus untuk mewujudkan pembangunan di wilayah Papua, baik melalui kebijakan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus), Daerah Otonomi Baru (DOB), dan pemangkasan regulasi atau birokrasi.
"Kebijakan DOB merupakan salah satu kebijakan yang memiliki urgensi cukup tinggi untuk mempercepat pembangunan dan memangkas disparitas pembangunan antar daerah. Kebijakan DOB memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua," ujar Billy.
Di sisi lain, dalam sambutannya Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong menyampaikan bahwa saling tukar pikiran sangat penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi komunikasi publik dalam menjelaskan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua. "Pembangunan Papua selalu menjadi perhatian Pemerintah. Papua menjadi prioritas pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan dan krisis Indeks Pembangunan Manusia," ungkap Usman Kansong. (RO/OL-15)
