21 August 2022, 16:04 WIB

Pengamat: Seleksi Jalur Mandiri Masuk PTN Harus Dihapus


Faustinus Nua | Humaniora

ANTARA/Adeng Bustomi
 ANTARA/Adeng Bustomi
Sejumlah peserta antre memasuki lokasi UTBK SBMPTN di Universitas Siliwangi, Karawang, Jawa Barat, Rabu (18/5).

PENGAMAT pendidikan Ina Liem menilai seleksi jalur mandiri masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) perlu dihapus. Pasalnya, seleksi mandiri merupakan jalur yang paling rawan korupsi.

"Sebetulnya tiap jalur rawan korupsi, termasuk SNMPTN dan SBMPTN. Tapi jalur mandiri memang paling rawan," ujarnya kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (21/8).

Ina menyebut potensi korupsi yang besar di jalur seleksi mandiri lantaran keterbatasan kuota yang ada di PTN berbanding terbalik dengan jumlah peminat yang besar. Lantas, untuk memuluskan calon mahasiswa masuk PTN, orangtua biasanya jor-joran untuk membayar biaya atau uang pangkal yang fantastis.

Di situ, benih-benih korupsi mulai tumbuh. Potensi korupsi yang besar itu bila tidak ditangani petinggi PTN yang tepat, korupsi akan merajalela. Padahal, lembaga pendidikan merupakan harapan dan benteng untuk membentuk karakter generasi bangsa yang bebas dari korupsi.

"Jadi orang-orang yang memegang kuasa penerimaan (mahasiswa baru jalur mandiri) harus memiliki moralitas yang tinggi. Tapi kita sulit mengukur moralitas pemegang kuasa ini," imbuhnya.

Dia membeberkan potensi korupsi dalam seleksi program studi kedokteran. Menurutnya, hal itu sudah menjadi rahasia umum dan sangat berbahaya bagi dunia kesehatan Tanah Air.

"Bukan rahasia lagi para orangtua bersaing ratusan juta untuk bisa diterima, hingga di masyarakat sudah beredar pasarannya berapa. Yang nilai tesnya lebih rendah tapi menawar 600 juta (rupiah) bisa diterima dibanding yang menawar 250 juta (rupiah) tapi nilai tes lebih tinggi. Ini kan bahaya sekali untuk dunia kesehatan kita. Ibarat nilainya 70, berarti kebenaran diagnosa dia 70%, yang 30% salah," terangnya.

CEO jurusanku.com ini sepakat bila jalur mandiri dan uang pangkal dihapus. Hal itu sekaligus memberikan rasa keadilan bagi calon mahasiswa kurang mampu untuk bisa bersaing masuk PTN. Dan PTN sudah saat lebih kreatif dalam mencari pendanaan, tidak mengandalkan dana dari mahasiswa saja.


Baca juga: Pendidikan dan Kesehatan Jadi Kunci Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia


"Saya setuju jalur mandiri dihilangkan. Bahkan uang pangkal kalau bisa juga mulai dihilangkan. Universitas harus lebih kreatif untuk mencari pendanaan. Harusnya dari inovasi-inovasi yang dihasilkan, bukan sekedar dari mahasiswa," tegasnya.

Ina menjelaskan bahwa di luar negeri tidak ada seleksi masuk universitas dengan berbagai jalur. Syarat nilai masuk sudah ditentukan. Misalnya untuk kedokteran syarat minimal 95, kalau mendapat nilai 94,5 tidak bisa diterima, dan tidak ada jalur-jalur lain. Di luar negeri juga tidak ada uang pangkal untuk masuk universitas.

"Di Amerika misalnya hanya ada tes SAT dan semua universitas mengakui standarnya. Di Australia hanya menggunakan hasil SMA yang otomatis ada ranking nasional. Tiap jurusan tiap universitas sudah menetapkan minimum nilai yang diminta untuk masuk ke sana. Jadi siswa tinggal menargetkan kalau ingin masuk ke jurusan A, harus kejar prestasi ke sana. Kalau beberapa siswa nilainya sama, akan dilihat prestasi-prestasi lain seperti olahraga, seni, kegiatan sosial dan sebagainya," terangnya.

Dia menyarankan agar pemerintah bisa membuka PTN baru dengan sistem baru dan kurikulum baru, karena mengubah mindset orang-orang lama cenderung sulit. Apabila masyarakat beralih ke universitas yang kekinian, yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, mau tidak mau pemain lama akan mengikuti karena demand-nya lebih besar.

Ditambah perlu ditentukan syarat nilai minimum untuk masuk ke prodi-prodi yang ada. Dampaknya siswa jadi lebih mau berjuang karena tidak ada banyak jalur, dan tidak mengandalkan orang tua menyuap.

"Kita tidak ingin generasi muda kita bermental santai ajalah, toh kalo nilai kurang ortu sudah siapin dana. Generasi emas yang kita harapkan jadi sulit tercapai. Anak-anak yang sejatinya berpotensi tinggi tapi ortu tidak punya cukup dana jadi tidak mendapat kesempatan yang adil," tandasnya. (OL-16)

BERITA TERKAIT