WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia menilai produsen fast moving consumer goods (FMCG) belum menunjukkan komitmennya untuk mengatasi krisis sampah plastik di Indonesia. Hal itu tercermin dari masih banyaknya kemasan plastik yang berceceran di lingkungan.
"Produsen harus mempunyai peta jalan yang disetorkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan harus diinformasikan ke publik. Harus ada kewajiban dari perusahaan ritel, manufaktur, atau jasa makanan dan minuman," kata Juru Kampanye Urban WALHI Abdul Gofar dalam Konferensi Pers Road to Pawai Bebas Plastik 2022 yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (22/7).
Baca juga: Jemaah Haji Indonesia yang Sakit dan Wafat Bertambah
Kewajiban produsen untuk memiliki peta jalan pengurangan plastik sekali pakai dan membukanya ke publik, kata Gofar, sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Namun, berdasarkan pemantauan WALHI, masih kurang dari 40 perusahaan yang telah mengunggah dokumen peta jalan itu.
"Padahal melalui peraturan menteri itu, peta jalan sifatnya mandatoru, tidak lagi voluntary. Permen ini kan diharapkan agar prodsen terbuka dan transparan dengan apa yang akan dilaksanakannya. Setidaknya publik jadi tahu, kira-kira mungkin 8 tahun mendatang apa yang akan dilakukan produsen itu. Jadi publik bisa mengontrol bersama," beber dia.
Untuk itu, Gofar mendesak agar produsen FMCG dan pemerintah untuk membuka dokumen peta jalan pengurangan sampah plastik yang dilakukan oleh produsen, agar publik dapat mengakses dan menilai, apakah langkah yang dilakukan sejalan dengan rencana yang telah dibuat.
"Produsen FMCG harus bertanggung jawab harus bertanggung jawab atas kemasan plastik sekali pakai yang mencemari lingkungan. Selain itu publik perlu tahu rencana peta jalan yang dilakukan produsen. Jangan sampai ada greenwashing," pungkas dia. (OL-6)
