23 June 2022, 19:01 WIB

Jusuf Kalla Jelaskan Peran DMI Kepada Dubes Negara Anggota OKI


Widhoroso | Humaniora

DOK PP DMI
 DOK PP DMI
KETUA Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (kanan).

KETUA Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menjelaskan peran organisasi yang menjadi payung bagi 800 ribu masjid di hadapan perwakilan duta besar (Dubes) negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan ASEAN dalam rangkaian Milad ke-50 DMI di Jakarta, Rabu (22/6).

Pertemuan dengan perwakilan negara OKI dan ASEAN dilakukan untuk mempererat hubungan dan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara muslim. Hadir dalam acara itu antara lain dua Wakil Ketua Umum PP DMI Komjen Pol (Purn) Syafruddin dan KH Farid Masdar Mas’udi, Duta Besar Kesultanan Oman selaku Dean of Diplomatic Corps of Islamic Countries Nazar bin Ali Julanda bin Majid Al Said dan para duta besar atau wakil kedutaan.

Silaturahim ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Milad ke- 50 tahun DMI dengan puncak acara pada tanggal 27 Juni 2022 di Gedung PP DMI, Jakarta, dan penyerahan DMI Award.  Sebagai rangkaian acara, PP DMI menyelenggarakan Musabaqoh Adzan pada 17 Juni 2022 di Masjid Istiqlal dan akan mengadakan konferensi Masyarakat Masjid ASEAN pada 20 Juli nanti.

"Acara silaturahim bertujuan lebih memperkenalkan DMI, juga untuk membuka jalan meningkatkan kerja sama bagi kemakmuran masjid di seluruh dunia," ujar Kalla dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (23/6).

Di hadapan Dubes negara anggota OKI dan ASEAN, Kalla menceritakan saat Raja Salman berkunjung ke Indonesia pada Maret 2018. Raja Salman terkejut mendengar kabar tentang jumlah masjid yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Jusuf Kalla, di Indonesia berlaku lima hari kerja mulai Senin hingga Jumat dan secara tidak langsung berdampak pada eksistensi masjid.

"Dampaknya, salat Jumat berlangsung pada hari kerja. Konsekuensinya masjid ada di mana-mana, di kantor, di sekolah, di SPBU. Ini berbeda dari negara-negara Islam lainnya yang pada setiap Jumat sebagai hari libur kerja," ujarnya.

Menurutnya, 90 persen masjid di Indonesia milik masyarakat, sehingga independen. Hanya 10 persen yang jadi milik pemerintah. Masjid-masjid itu menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pelatihan bagi juru dakwah bagi jamaahnya.

Kalla mengajak masjid-masjid untuk dijadikan pusat pendidikan selain pusat dakwah seperti yang dilalukan di Masjid Al Azhar di Kebayoran, Jakarta Selatan. "Kehadiran ribuan masjid dapat mendorong masyarakat agar menjadi lebih baik," kata dia.

Kendati demikian, Kalla menekankan perlunya penataan akustik pengeras suara. Suara adzan, khutbah, maupun ceramah yang biasa didengarkan dari masjid-masjid, akustiknya harus diatur sedemikian rupa agar terdengar indah, syahdu, dan tidak saling bertabrakan.

Selain itu, organisasi yang dipimpinnya memiliki program unggulan, mulai dari penanganan program bersih masjid, kesehatan berbasis masjid, hingga program khusus untuk membuat arsitektur masjid.

Kalla juga mendorong pengurus masjid memainkan peran dengan menggalakkan wakaf dan zakat untuk memajukan ekonomi umat. Wakaf dan zakat penting bagi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi dan madrasah atau sekolah untuk pencerahan sosiokultural.

"Kami akan membangun kolaborasi untuk melaksanakan tiga hal, yakni masjid, wakaf dan madrasah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran umat. Mari kita makmurkan masjid dan dimakmurkan masjid," katanya. (Ant/RO/OL-15)

BERITA TERKAIT