16 June 2022, 10:10 WIB

Baru 17% Sampah Elektronik yang Berhasil Dikelola


Atalya Puspa | Humaniora

ANTARA/ IRWANSYAH PUTRA
 ANTARA/ IRWANSYAH PUTRA
PEMANFAATAN SAMPAH ELEKTRONIK: Pekerja menyeleksi dan memilah komponen yang masih dapat digunakan dari sampah elektronik di Banda Aceh.

INDONESIA diperkirakan menghasilkan sampah elektronik sebanyak 2 juta ton. Dari jumlah tersebut baru sebanyak 17,4% yang berhasil dikelola dengan baik. Sisanya banyak disimpan di rumah atau masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan sebagainya.
Direktur Pengelolaan Sampah PSLB3 KLHK Novrizal Tahar, Kamis (16/6), Novrizal mengakui bahwa pengaturan limbah elektronik di Indonesia merupakan hal baru. Adapun, distribusi limbah elektronik terbanyak ada di Jawa 56%, Sumatra 22%, Sulawesi 7%, Kalimantan 6%, Maluku 1% dan Papua 2%. 

"Sampah elektronik yang dari rumah tangga selama ini memang tidak ada pengaturannya. Biasanya dicampur sampah rumah tangga lalu dibawa ke TPA. Baru 2020 kita punya regulasi. Sehingga itu milestone yang penting buat kita," ujar Novrizal.

Regulasi tentang pengelolaan sampah elektronik, kata dia, tertuang dalam undang-undang nomor 18 tahun 2018 tentang Pengeloaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini, Novrizal menyatakan, produsen, pemerintah daerah dan masyarakat harus bekerja sama untuk melakukan pengelolaan limbah elektronik yang ada di Indonesia saat ini. "Semua produsen harus punya take back dan publik pun harus tahu kita beli produk-produk yang memang produsen yang punya program take back. Kalau gak punya, kurangi konsumsi dengan pihak yang seperti itu," ungkap dia.

Saat ini pun, KLHK tengah membangun pilot project pengelolaan sampah elektronik di 20 kota di Indonesia untuk kemudian diikuti oleh wilayah-wilayah lain. "Ada 20 kota di Indonesia kita jadikan pilot plan dulu. Pertama Jakarta dengan aglomerasinya. Sehingga kalau itu sudah berjalan kita bisa melakukannya secara nasional. Kita kan punya 514 kabupaten kota, tidak mudah menerapkan ini karena ini sesuatu yang baru," pungkas dia. (H-1)

BERITA TERKAIT