09 June 2022, 14:07 WIB

KLHK Usul Tambahan Anggaran Rp2,14 Trilun untuk 2023


Atalya Puspa | Humaniora

Mi/MOHAMAD IRFAN
 Mi/MOHAMAD IRFAN
Menteri LHK Siti Nurbaya (kanan) bersama Sekjen KLHK Bambang Hendroyono (kiri) saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komite II DPD di Jakarta. 

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,14 triliun untuk 2023. Dengan demikian, pagu anggaran KLHK pada 2023 yang tadinya Rp6,18 triliun menjadi Rp8,23 triliun.

"Dengan harapan untuk peningkatan belanja masyarakat dan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK Bambang Hendroyono dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR bersama KLHK, Kamis (9/6).

Ia mengungkapkan, tambahan anggaran itu akan disalurkan pada sejumlah direktorat jenderal untuk mendorong program-program berbasis masyarakat.

Di antaranya yakni Rp308 miliar untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan untuk program kebun bibit rakyat (KBR), bibit berkualitas, penanaman RHL vegetatif dan penanaman RHL IKN.

"Demikian juga dengan Direktorat Jenderal Planologi. Karena kami butuh melanjutkan pengukuhan kawasan hutan yang telah ditargetkan selesai pada 2023 sehingga anggaran cukup besar," ungkap dia.

Baca juga: KLHK Temukan 831.333 Hektare Lahan Sawit Tak Berizin di Kalteng

Selain itu, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) diusulkan untuk menerima tambahan dana sebesar Rp500 miliar. Dana itu akan digunakan untuk memperkuat kemitraan konservasi di seluruh Indonesia.

"Kemudian juga di Ditjen Perhutanan Sosial kami alokasikan untuk Bank Pesona Rp42,5 miliar dan Ditjen Gakkum tambahan Rp100 miliar. Tentunya telah dipilih betul kegiatan yang berbasis masyarakat untuk penyelesaian yang selama ini dilakukan," beber dia.

Selanjutnya, anggaran akan dialokasikan pada Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp11 miliar dan Ditjen PSLB3 sebesar Rp84 miliar dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebesar Rp32 miliar.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi menanggapi, pada penyusunan anggaran, KLHK semestinya membuat sebuah konstruksi yang jelas.

"Misalnya, kerusakan hutan itu ada di mana, berapa titik kritis yang harus diselesaikan, sungai mana yang tercemar dan harus mendapatkan fokus. Sehingga ada problem solving yang bisa diselesaikan bersama," tegas Dedi. (Ata/OL-09)

BERITA TERKAIT