02 June 2022, 21:36 WIB

PPPK Guru Belum Terima SK, DPR Sebut Antiklimaks Pengangkatan Honorer


Faustinus Nua | Humaniora

Antara/Novrian Arbi
 Antara/Novrian Arbi
Sejumlah guru di Jawa Barat menunjukkan SK PPPK 

BANYAK guru dan tenaga kependidikan honorer di daerah ingin memperbaiki nasibnya dengan mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-PPPK). Harapan itu muncul setelah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjanjikan pengangkatan 1 juta honorer pada tahun 2021 lalu.

Namun, janji manis itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim. Ternyata, banyak kendala yang harus dihadapi di lapangan dan bahkan hingga kini semakin tidak jelas kemana arah kebijakan itu.

"Saya kira ini anti klimaks dari komitmen pengangkatan Guru PPPK ini," ujar anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal dalam Raker Komisi X bersama Mendikbud-Ristek, Kamis (2/6).

Menurut politikus PKS itu, masalah Guru PPPK dimulai perencanaan yang tidak matang. Pemerintah menargetkan 1 juta honorer yang diangkat tetapi formasi yang diajukan daerah hanya separuhnya. Hal ini tentu karena adanya keraguan daerah akan beban gaji, meski sudah ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa gaji PPPK ditanggung APBN.

"Dari 1 juta, 500 yang dites mungkin baru setengah yang dinyatakan lulus. Yang lulus enam bulan kemudian digaji untuk satu tahun masa kerjanya," cetusnya.

Mustafa menerangkan berdasarkan keluhan honorer di dapilnya, banyak yang belum menerima SK. Setelah dinyatakan lulus, mereka menunggu hingga hampir 6 bulan untuk mendapatkan SK. Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa SK yang diterbitkan hanya untuk kontrak kerja selama setahun.

Baca juga : Naik 9,68%, Pagu Indikatif Kemendikbud-Ristek 2023 Capai Rp80,157 Triliun

"Memang nasib guru kita masih jauh dari kemegahan infrastruktur yang dibangun sekarang ini," kata dia.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki mengungkapkan, guru honorer menjadi beban politik. Sebagai negara yang tergabung dalam G20 dengan ekonomi yang terus berkembang, justru tidak serius memperhatikan nasib honorer.

"Ironisnya kita masih punya karyawan atau pegawai yang gajinya masih sangat tidak manusiawi, yaitu tenaga-tenaga honorer," kata dia.

Menurut Zainuddin kendala pengangkatan honorer bukan sekadar masalah keuangan. Lebih dari itu, Indonesia belum punya skala prioritas yang benar-benar terarah pada peningkatan SDM. 

"Kalau bisa penambahan anggaran ini bisa menyelesaikan perencanaan mas Menteri tempo hari yang sudah terlanjur ngomong 2021 akan kita angkat 1 juta guru honorer menjadi ASN," tandasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT