MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pihaknya siap melaporkan jajarannya, jika terbukti menyelewengkan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pesantren dan madrasah.
Hal tersebut disampaikan Yaqut di hadapan Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja pada Kamis (2/6) ini. "Saya sudah sampaikan zero toleran sudah berkali-kali," ujar Gus Yaqut, sapaan akrabnya.
"Saya sampaikan secara personal, bahkan saya sendiri yang akan melaporkan, jika ada jajaran Kemenag (Kementerian Agama) yang melakukan pelanggaran," imbuhnya.
Baca juga: Tahun 2022, Dana BOP Paud dan Sekolah Kesetaraan Naik 9,5 Persen
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan pemangkasan dana dari penyaluran BOP pesantren dari Kemenag sebesar Rp2,5 triliun. Laporan ICW didukung mitranya dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten, terkait berbagai tindak pidana korupsi.
Adapun yang menjadi sorotan ICW, yakni pendataan pondok pesantren dari Kemenag yang tidak by name by address. Serta, memiliki alamat ganda, memiliki izin tapi tidak ada gedung, hingga tidak beroperasi layaknya lembaga pendidikan Islam.
Yaqut mengklaim dugaan kasus penyimpangan terjadi di era kepemimpinan sebelum dirinya. Namun, pihaknya tetap berkomitmen bahwa tidak ada toleransi jika terjadi penyimpangan.
"Untuk dana BOP, kami tidak ada toleransi atas penyimpangan. Baik dalam bentuk pemotongan, pungutan, maupun masa lalu yang secara historis sebetulnya terputus, karena saya tidak tahu sebetulnya," pungkas dia.
Baca juga: 95,7% Jamaah Haji Sehat dan Siap ke Tanah Suci
"Pelajaran terkait BOP ini sebetulnya sudah menyakitkan dan tidak perlu diulang. Betul bahwa madrasah, pesantren dan sebagainya membutuhkan anggaran, tapi jangan dipotong," sambung Yaqut
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menekankan bahwa penyelenggaraan BOP menjadi sorotan publik belakangan ini. Apalagi, banyak temuan yang dilakukan oleh ICW.
"Penemuan tersebut ditemukan berbagai oknum. Di platform YouTube seolah-olah hanya terjadi di kepemimpinan saat ini. Padahal, Menteri Agama yang menjabat sebelumnya juga ada," kata Yandri
