26 April 2022, 09:25 WIB

Tingkatkan Kualitas Guru, Balai Besar Guru Penggerak Hadir di Hampir Semua Provinsi


Faustinus Nua | Humaniora

ANTARA/OLHA MULALINDA
 ANTARA/OLHA MULALINDA
Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat pembelajaran daring oleh Calon Guru Penggerak di SD Inpres 109 Sorong, Papua Barat, Kamis (11/2/2021). 

SEKRETARIS Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), Suharti melantik 62 pejabat di lingkungan Kemendikbud-Ristek pada Senin (25/4). Pelantikan itu sebagai bagian dari rangkaian penataan organisasi melalui Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja kementerian.

Suharti mengatakan, pihaknya kembali mengeluarkan kebijakan untuk memberi perhatian lebih pada peningkatan kualitas guru. Dengan melantik pejabat baru, maka unit pelaksana teknis (UPT) atau pun balai besar didirikan di hampir semua provinsi.

“Oleh karena itu, dengan SOTK baru, hampir di semua provinsi kita dirikan Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (26/4).

Baca juga: Kominfo Lakukan 3 Tahapan Migrasi Digital

Baca juga: Sinovac akan Digunakan sebagai Vaksin Booster

Adapun jabatan yang dilantik adalah Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama pada Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal; Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya pada Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan; Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika. Kemudian 3 orang Kepala Balai Tata Usaha, 27 Kepala Balai Guru Penggerak (BGP), dan 29 Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

Para pejabat yang dilantik untuk memimpin UPT bertanggung jawab meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing provinsi. “Naik tidaknya kualitas pembelajaran akan banyak ditentukan oleh kinerja Ibu/Bapak semua,” kata dia.

Suharti mengingatkan para pejabat untuk memastikan kebijakan pusat, terutama kebijakan untuk peningkatan mutu pendidikan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sebab, para pejabat tersebut adalah ujung tombak kementerian dalam berkoordinasi dengan daerah dan satuan pendidikan. Kebijakan yang dimaksud yaitu Program Merdeka Belajar seperti Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, dan Rapor Pendidikan.

Baca jugaSolusi Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas

Menurutnya, Merdeka Belajar memiliki esensi untuk menggali potensi terbesar para pendidik dan peserta didik untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Artinya tidak sekedar mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar inovasi pendidikan. "Untuk mencapai hal tersebut, kita memberi ruang untuk berinovasi dengan menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan," ucapnya.

“Saudara juga perlu memastikan kebijakan-kebijakan tersebut dipahami dengan baik oleh jajaran satuan kerja agar semua pihak memahami situasi pada masing-masing wilayah, khususnya bagaimana kinerja mereka dan seberapa jauh mereka dari target. Nantinya, informasi tersebut berguna untuk membantu daerah dalam membuat perencanaanm” lanjut Suharti.

Dia pun meminta para pemimpin UPT beserta jajarannya perlu memahami regulasi termasuk petunjuk teknis (juknis). Secara khusus untuk kegiatan yang dibiayai melalui dana transfer ke daerah, agar bisa membantu daerah meningkatkan kinerja anggaran. “Supaya anggaran yang telah dialokasikan benar-benar sepenuhnya dilaksanakan dan memberi manfaat optimal,” tegasnya.

Begitu pula dengan Pejabat Administrator, Sesjen menyampaikan bahwa mereka memiliki peran yang sangat strategis sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator bagi rekan pegawai lain dalam menjalankan organisasi. Dia berharap para pejabat menjadi sosok pemimpin yang ideal di lingkup satuan kerjanya. (H-3)

BERITA TERKAIT