24 March 2022, 14:12 WIB

Parlemen Perempuan Soroti Ketimpangan Pendidikan dan Penyelesaian Konflik


Indriyani Astuti | Humaniora

Antara
 Antara
Ketua DPR Puan Maharani dalam rangkaian kegiatan Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali.

USULAN parlemen perempuan diakomodasi dalam resolusi sidang parlemen dunia atau Inter-parliamentary Union (IPU) ke-144. 

Delegasi Indonesia Irine Yusiana Roba Putri menyebut sebagian besar amandemen dari biro parlemen perempuan diadopsi oleh Komite Tetap untuk Perdamaian dan Keamanan Internasional dan tentang Pembangunan Berkelanjutan, Keuangan dan Perdagangan IPU. Rekomendasi itu turut menempatkan posisi perempuan sebagai aktor utama dalam perdamaian.

"Karena perempuan dan anak menjadi kelompok rentan dalam setiap konflik," ujar Irine di sela-sela penutupan Sidang IPU ke-144 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Kamis (24/3).

Baca juga: Puan: IPU harus Beri Contoh Buat Kebijakan Ramah Gender

Agar suara perempuan terwakilkan dalam upaya perdamaian konflik di Ukraina-Rusia, Biro Perempuan Parlemen menginginkan setidaknya 50% perwakilan perempuan dalam gugus tugas yang membuka dialog antarnegara. Dalam konteks konflik, pengusian, dan imigrasi, kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual kerap terjadi. 

Oleh karena itu, Biro Perempuan Parlemen sepakat bahwa suara korban atau penyintas kekerasan seksual penting untuk didengar dalam pemulihan hak mereka.

Biro Perempuan Parlemen dan Komite HAM Parlemen telah sepakat membuat panduan bagi perempuan korban kekerasan seksual di parlemen. "Kami ingin membuat bagaimana parlemen ramah gender," tegas Irine.

Baca juga: TPNPB-OPM tak Tertarik dengan Dialog Damai Papua Versi Komnas HAM

Mengenai agenda pembangunan berkelanjutan, Perempuan Parlemen menyoroti ketimpangan dalam akses pendidikan akibat pandemi covid-19. Banyak anak dan perempuan yang harus belajar dari rumah, namun tidak memiliki gawai dan jaringan internet. 

Parlemen Perempuan mendorong pemanfaatan informasi dan komunikasi teknologi untuk mengurangi ketimpangan tersebut. "Kita perlu mencatat pendidikan hak setiap anak. Sistem pendidikan secara global, bahkan sebelum pandemi, ada ketimpangan di beberapa tempat," imbuhnya.

IPU merupakan forum kerja sama antarparlemen di tingkat global. Seusai sidang, IPU mengeluarkan resolusi dan rekomendasi hal mendesak (emergency) yang perlu diselesaikan. Sidang IPU ke-144 digelar di Nusa Dua, Bali, yang dibuka Presiden Joko Widodo pada Minggu (20/3) lalu.(OL-11)

 

 

BERITA TERKAIT