29 January 2022, 18:05 WIB

Global Platform for Disaster Risk Reduction Perkuat Diplomasi Mitigasi Bencana


Atalya Puspa | Humaniora

Antara
 Antara
Lokasi terdampak pergerakan atau pencairan tanah (likuifaksi) di Balaroa Palu, Sulawesi Tengah, pada 2018 lalu.

PERSIAPAN pertemuan internasional Pertemuan PBB untuk Kurangi Risiko Bencana atau Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 terus dilakukan. Beberapa isu menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan berlangsung dengan sukses, khususnya di tengah pandemi covid-19 yang masih berlangsung.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang juga Ketua Panitia Nasional GPDRR 2022 menyampaikan bahwa kegiatan yang akan dihadiri peserta dari 193 negara ini merupakan forum multi-pemangku kepentingan yang dilaksanakan setiap dua tahun oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang secara khusus akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana.

“Tahun ini, tepatnya pada 23 hingga 28 Mei 2022, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan GPDRR yang mengangkat tema From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a Covid-19 Transformed World,” ujar Muhadjir dalam keterangan resmi, Sabtu (29/1).

Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan GPDRR ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat diplomasi kemanusiaan nasional serta mendorong komitmen bersama dalam bidang pengurangan risiko bencana.

“Selain itu,kegiatan ini juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung mendukung pertumbuhan sektor ekonomi dan pariwisata di Bali, dan secara umum untuk seluruh Indonesia,” tambahnya.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh panitia nasional ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan GPDRR 2022 di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik dan aman dan bermanfaat sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi Covid-19.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto menyampaikan bahwa panitia masih mengkaji mekanisme penyelenggaraan event tersebut. Ini mengingat pandemi masih berlangsung hingga kini.

“Tentu saja untuk menentukan skenario yang dipilih, kami masih akan menunggu petunjuk dari Bapak Presiden, tentunya ini akan berkaitan dengan perkembangan covid-19 saat ini,” kata Suharyanto.

Pada kebijakan masuknya delegasi dari negara, apabila nanti disetujui dengan pendekatan sistem buble, Suharyanto mengatakan perlu adanya mekanisme untuk memastikan delegasi tersebut mengikuti protokol kesehatan dengan baik, mulai dari kedatangan hingga menuju Nusa Dua sehingga langkah ini menghindari persinggungan dengan masyarakat banyak yang ada di Bali.

Di sisi lain, Suharyanto menyampaikan bahwa GPDRR ini baru pertama diselenggarakan di Asia. Hal tersebut merupakan suatu kehormatan sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan GPDRR ke-7. Ini dapat menjadi momen penting terhadap martabat Indonesia di dunia internasional.

Panitia nasional ini dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2021, yang menetapkan Menko PMK sebagai Ketua Panitia, didukung oleh Kepala BNPB sebagai Wakil Ketua I, Menteri Luar Negeri sebagai Wakil Ketua II.

Dalam persiapan GPDRR selama ini, koordinasi dan kolaborasi kepanitiaan antara Pemerintah Indonesia dengan PBB telah senantiasa dilakukan. Pada awal Februari nanti, Pemerintah Indonesia akan menerima kehadiran Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana, Mami Mizutori, untuk meninjau persiapan pelaksanaan GPDRR 2022. (H-2)

 

BERITA TERKAIT