DIREKTORAT Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan merangkul generasi milenial untuk melestarikan hutan sosial. Ini karena perhutanan sosial merupakan masa depan kehutanan Indonesia.
Sekretaris Ditjen (Sesditjen) PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Erna Rosdiana menyampaikan, perhutanan sosial saat ini merupakan lahan yang tidak hanya menyejahterakan masyarakat yang diberikan akses izin mengolah lahan tersebut. Hutan sosial juga akan menyejahterakan masyarakat yang hidup di lapisan selanjutnya.
"Karena itu, kami juga akan merangkul generasi milenial untuk memperkenalkan hutan sosial kepada mereka sehingga mereka akan bisa mengambil challenge terhadap hutan sosial," ungkap Erna dalam acara Group Challenge Festival PeSoNa Kopi Argoforestry 2022, Selasa (25/1).
Menurut dia, perhutanan sosial diharapkan menjadi masa depan Indonesia. Maklum, perhutanan sosial membuka peluang untuk banyak pihak. Ia menjelaskan bahwa kesempatan dapat diraih tidak hanya oleh masyarakat lokal yang menjalankan di tingkat hulu, contohnya sebagai petani, tetapi di lapisan berikutnya seperti pengolah produk dan membuka akses untuk ekspor.
Dalam berbagai lapisan itu, kata dia, pemangku kepentingan di luar sektor kehutanan dapat terlibat dengan konteks pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan peluang kerja. "Di situlah sebetulnya memang diharapkan peluang atau tantangan ini bisa diambil, dihadapi oleh kita semua untuk mencapai Indonesia maju, sejahtera, makmur," katanya.
Beberapa langkah, katanya, sudah diambil KLHK untuk mendorong semakin terbukanya akses pemanfaatan oleh masyarakat, salah satunya menggunakan goKUPS, sistem informasi perhutanan sosial terintegrasi daring untuk register, basis data, pengawasan dan evaluasi dari program tersebut. Sampai dengan 1 Januari 2022, kata Erna Rosdiana, perhutanan sosial sudah mencapai 4,9 juta hektare dari target 12,7 juta hektare dengan telah dikeluarkan 7.477 unit SK.
Terkait capaian perhutanan sosial, Menteri LHK Siti Nurbaya mendorong upaya yang lebih besar agar luas areal perhutanan sosial mencapai target. "Saat ini sudah harus berlangsung secara nyata hingga tahun-tahun berikutnya untuk perlu dilakukan upaya yang lebih besar agar luas areal yang dicapai mendekati target ideal kelola hutan yang telah ditetapkan," kata Erna.
Perwakilan Pokja PPS Sulawesi Selatan Samsu Rojal menyampaikan, di Sumatra Selatan pihaknya berusaha merangkul mahasiswa di pergurtuan tinggi untuk memperkenalkan sistem integerasi goKUPS. Hal ini juga merupakan bentuk dari pengabdian masyarakat. "Ada juga pendampingan jurnal yang kami berikan," kata dia.
Salah satu anggota KUPS Ciwide, Bandung, Jawa Barat, Iwan, mengaku manfaat goKUPS bisa dirasakan langsung oleh para petani. "Manfaat dari goKUPS sebenarnya dua arah. Buat pemerintah memang sebagai bahan evaluasi. Petani juga merasakan manfaatnya yakni sebagai wadah promosi dari barang-barang hasil hutan sosial," kata Iwan.
Selain itu, dengan goKUPS petani berharap besar bahwa yang mereka hasilkan bisa berkembang, tidak hanya berhenti di hasil panen. Dengan demikian, produk yang dijual bisa beragam.
"Misalnya, musim kopi hanya tiga bulan. Nah sembilan bulan lagi petani mau ngapain kan. Ini yang kami harapkan jangan sampai berhenti saat panen lalu produk tidak bisa kami olah atau tidak laku di pasaran," tandas dia. (OL-14)
