24 January 2022, 12:47 WIB

Migran Care Terima Laporan Bupati Langkat Punya Kerangkeng Manusia


Candra Yuri Nuralam | Humaniora

MI/Susanto
 MI/Susanto
Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin (kedua dari kiri)

BUPATI nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menyimpan sebuah kerangkeng manusia di rumahnya. Hal ini disampaikan Migran Care yang juga menduga kerangkeng tersebut menjadi bagian dari perbudakan modern.

"Di lahan belakang rumah Bupati tersebut ditemukan ada kerangkeng manusia, mereka dipekerjakan di kebun kelapa sawit dan mengalami eksploitasi yang diduga kuat merupakan praktik perbudakan modern," kata Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayat melalui keterangan tertulis, Senin (24/1).

Migran Care bakal melaporkan kerangkeng manusia itu ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) guna bisa mengusut dugaan praktik perbudakan modern tersebut.

"Migrant Care akan membuat pengaduan ke Komnas HAM dan akan diterima oleh komisioner Komnas HAM Choirul Anam," ujar Anis.

Sebelumnya, KPK menetapkan enam tersangka dalam operasi senyap di Langkat. Mereka adalah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, pihak swasta Muara Perangin Angin, Kepala Desa Balai Kasih Iskandar, kontraktor Marcos Surya Abdi, Kontraktor Shuhanda, Kontraktor Isfi Syahfitra.

Baca juga: KPK Duga Banyak Penerimaan Suap Bupati Langkat yang belum Diketahui

Muara dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Terbit, Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.(OL-5)

BERITA TERKAIT