15 November 2021, 09:55 WIB

KLHK Jelaskan Foto Satelit NASA adalah Izin Sawit 2009


Atalya Puspa | Humaniora

MI/ Vicky Gustiawan
 MI/ Vicky Gustiawan
EKSPEDISI: Para pemuda melakukan patroli di Kawasan Malaumkarta Raya, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat,

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjelaskan bahwa, dua foto satelit NASA tahun 2001 dan 2019 yang diberitakan oleh berbagai media massa merupakan konsesi sawit PT Dongin Prabhawa di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, yang pelepasan kawasan hutan untuk penanaman pohon sawitnya diberikan oleh Menteri Kehutanan MS. Kaban di era Presiden SBY, pada 5 Oktober 2009 seluas 34.057 hektare, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta.

"Dua foto satelit NASA liputan 2001 dan 2019 tersebut tidak cukup untuk menggambarkan laju pergerakan deforestasi di konsesi sawit tersebut dari tahun ke tahun, dan tudingan deforestasi diarahkan kepada pemerintah saat ini," kata Kepala Biro Humas KLHK Nunu Anugrah dalam keterangan resmi, Senin (15/11).

Ia menegaskan, untuk tidak menimbulkan kegagalan persepsi yang luas dan untuk keadilan informasi bagi publik, maka dipandang perlu untuk KLHK menunjukkan foto liputan satelit secara series mulai 2009 di areal konsesi tersebut, pada saat pelepasan kawasan hutan untuk izin sawit tersebut diberikan. Kemudian, dilanjutkan dengan penyajian foto satelit 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018.

Data liputan satelit tahunan tersebut, kata Nunu, sangat penting untuk disajikan agar informasi data satelit tidak terputus jika hanya menyajikan foto satelit 2001 dan 2019 saja. Dan gambaran itu jelas membuat persepsi publik yang tidak tepat.

"KLHK menggaris-bawahi bahwa deforestasi di konsesi sawit PT Dongin Prabhawa mulai dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2011, dua tahun setelah pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawit tersebut, yang diberikan pada awal Oktober 2009," ucapnya.

Pergerakan deforestasi tersebut terus meluas pada 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Secara umum, luasan deforestasi tidak mengalami pergerakan lagi berdasarkan foto satelit 2017 hingga 2020. Pergerakan deforestasi tersebut, dapat diperiksa secara mudah melalui Google Earth pada fitur data tahunan.

"Tentu tidak relevan untuk menyimpulkan seolah-olah wajah hutan Papua telah gundul akibat deforestasi di konsesi sawit tersebut, yang hanya ditunjukkan oleh dua foto liputan satelit 2001 dan 2019 di konsesi sawit tersebut, mengingat luas izin konsesi yang diberikan di era Presiden SBY tersebut adalah seluas setengah DKI Jakarta," tegas dia.

Luas Provinsi Papua setara sekitar 472 kali lipat luas DKI Jakarta. Hampir 70% hutan Papua berada dalam peta moratorium permanen.

Sementara itu, hampir seluruh pelepasan kawasan hutan di Papua dan Papua Barat untuk sawit diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya (2005-2014). Data satelit juga menunjukkan bahwa hampir seluruh deforestasi untuk sawit di Papua dan Papua Barat terjadi pada areal-areal perizinan sawit yang diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya. "Jadi tidak benar bahwa kesalahan deforestasi dimaksud seperti direkayasa data seolah di era Presiden Jokowi," pungkasnya. (H-1)

BERITA TERKAIT