27 October 2021, 20:14 WIB

Pemerintah Mau Terapkan PCR di Semua Moda Transportasi, Epidemiolog: Itu Keliru


Atalya Puspa | Humaniora

Antara
 Antara
KRL Commuter Line berhentiĀ di jalur layang Stasiun Manggarai, Jakarta.

PEMERINTAH bakal menerapkan aturan tes PCR di semua moda trasnportasi. Namun, keputusan itu dinilai keliru oleh epidemiolog dari Griffith University, yakni Dicky Budiman. 

Menurutnya, tes PCR merupakan gold standard bagi penegakan diagnosis covid-19. Akan tetapi, penggunaan tes PCR untuk strategi kesehatan masarakat bukan hal yang tepat.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Tetapkan Tes PCR Syarat Perjalanan Udara

"Penggunaan PCR untuk strategi kesehatan masyarakat tidak cost effective dan akan melahirkan beban baru. Mulai dari beban yang ditanggung fasilitas kesehatan untuk memenuhi SDM, hingga beban biaya pada masyarakat," ujar Dicky saat dihubungi, Rabu (27/10).

Walau pemerintah telah menetapkan batas atas tarif PCR sebesar Rp275 ribu untuk Jawa-Bali dan Rp300 ribu untuk luar Jawa-Bali, namun penetapan harga itu tetap dipertanyakan. Dalam hal ini, apakah sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat.

"Di Amerika Serikat saja, wilingness to pay untuk testing hanya US$5. Itu negara yang jauh lebih kaya dari kita. Artinya, kita pasti di bawah itu. Mungkin di kisaran Rp50 ribu," pungkas Dicky.

Baca juga: Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Hapus Cuti Bersama Nataru

Lebih lanjut, dia menyoroti persoalan alat pemeriksaan PCR yang belum banyak diproduksi di Indonesia, sehingga harus impor. Hal itu akan menimbulkan masalah baru bagi provider di lapangan untuk memenuhi permintaan publik. 

"Sebagai solusi, jangan paksakan pakai PCR. Bukan berarti PCR jelek, tapi masih ada solusi yang sifatnya win-win solution, yaitu tes antigen. Ini yang harus diterapkan, agar harganya menguntungkan publik, tapi tidak mengurangi kualitas," tutupnya.(OL-11)


 

BERITA TERKAIT