17 October 2021, 08:53 WIB

Plate Ajak Media Melawan Rating dengan Konten Berkualitas 


Ade Alawi | Humaniora

MI/Ade Alawi
 MI/Ade Alawi
Screenshoot acara Webinar bersama Kominfo

MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengajak industri media penyiaran di Indonesia untuk memerhatikan kualitas konten. Menurutnya, tolok ukur kualitas konten tidak hanya dilihat dari rating, namun sisi kebermanfaatan serta nilai informasi.

“Kualitas konten tidak hanya berdasarkan rating, namun juga pada kebermanfaatan, tingkat informasi yang diberikan serta nilai kebudayaan Indonesia,” kata Plate saat memberikan keynote speech  dalam Webinar Melawan Berhala Rating: Menguak Peran Rating dan Share dalam Industri, yang berlangsung dari Jakarta, Sabtu (16/10).

Menurutnya, sebagai salah satu sarana penyebaran informasi, hiburan dan edukasi masyarakat, industri media penyiaran memiliki peran penting untuk membumikan Pancasila dan budaya bangsa Indonesia kepada masyarakat.

“Peran penting tersebut sudah seyogyanya menjadi panduan bagi pelaku industri media penyiaran dalam pelaksanaan kegiatan komersial yang dilakukan, pemilihan konten, apresiasi dan perlindungan terhadap produsen konten,” jelasnya.

Webinar yang digelar Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta itu juga menghadirkan narasumber anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Irsal Ambia, Pemimpin Redaksi Liputan6 SCTV dan Fokus Indosiar Retno Pinasti, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Elly Yuliawati, dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UMB Heri Budianto.

Diskusi virtual yang dimoderatori Andi Setia Gunawan (Head of Media Academy) mengusung topik rating ini terkait dengan kasus tudingan glorifikasi terhadap mantan terpidana 8 tahun kasus pencabulan anak dan penyuapan pedangdut Saipul Jamil dan fenomena tayangan khusus pernikahan artis di televisi.

Baca juga: Kominfo: Lawan Hoaks dengan Manfaatkan Dunia Maya

Di sisi lain, Menteri Johnny menekankan perkembangan teknologi digital yang mewarnai dinamika kompetisi antara media konvensional dan media baru. Menurutnya, kehadiran media baru atau Over The Top (OTT) menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

“Industri media kini dihadapkan dengan pendatang baru yaitu, media Over The  Top yang menyajikan berbagai konten yang dapat dipilih sesuai dengan minat penggunanya,” tuturnya.

Dalam skala global, Menteri Johnny melihat perkembangan OTT di Indonesia juga disertai dengan penetrasi konten asing yang berasal dari berbagai negara selain Indonesia.

“Kita semua menjadi saksi bagaimana penetrasi konten-konten asing di layar kaca kita.. Konten dari Turki, Jepang, Korea, India, bahkan Spanyol. Hal ini menunjukkan bahwa landscape industri global didorong oleh sumberdaya pembiayaan,” pungkasnya.

Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Irsal Ambia menyebutkan dalam upaya meningkatkan kualitas siaran televisi, pihaknya bekerja sama dengan 12 Perguruan Tinggi di Indonesia melakukan riset indeks kualitas program.

"Dalam 4 tahun dilaksanakannya riset misalnya, tahun 2020 dan 2021 periode pertama sudah memenuhi standar kualitas KPI (3.00), ini menunjukkan trend positif perubahan kualitas program, meski demikian dalam beberapa kategori program siaran seperti Sinetron, Variety Show dan  Infotainment masih belum berkualitas" kata Irsal Ambia.

Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar Retno Pinasti mengatakan, dalam menilai siaran ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga dan mempertahankan kualias penyiaran, yaitu value, reach, trust dan cuan. Misalnya trust, sekarang banyak brand internasional mempertimbangkan aspek presisi, brand internasional ingin produk yang kalem, tidak suka dikaitkan dengan berita-berita kriminal, tidak suka juga memasang iklan dengan produk yang isinya berdarah-darah. 

"Aspek brand ini tidak hanya memikirkan penonton yang banyak tapi lebih memilih pada image yang baik. Empat aspek di atas jika dijaga akan menjadikan lembaga yang sustain dari sisi berita dari sisi programming apa yang bermanfaat dan mendatangkan revenue bagi perusahaan tidak hanya dari sisi rating. Intinya SCTV akan selalu menjaga 4 aspek ini dan program yang dianggap ideal adalah Para Pencari Tuhan. Agama, edukasi, rating juga perform. Tusi SCTV akan menginformasi, edukasi dan menghibur," kata Retno Pinasti.

Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menilai dunia penyiaran pertelevisian perlu diperkuat dengan adanya indeks kualitas bukan dari rating.

"Jika indeks kualitas mendapatkan pengakuan di seluruh Indonesia maka bangsa ini akan diberikan ilmu yang sangat menarik, baik dari dari ac nielsen dan kualitatif dari KPI,” ujarnya. 

Pihaknya, kata dia, selalu mendukung untuk melakukan survei tersebut. 

"Saya sangat mendorong tv swasta melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kualitas, tapi nilai ekonomi juga tetap baik.  Siaran TV adalah cerminan karakter, di mana TV adalah sebuah media yang punya peradaban sebagai cerminan karakter masyarakat dan mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu dalam presentasi Tim Penulis Buku Mendorong Akuntabilitas Rating Media Penyiaran Eriyanto menyebutkan solusi yang harus dilakukan untuk memperbaiki praktik rating di Indonesia dengan merujuk kepada pengalaman negara lain adalah melalui Dewan Rating (Rating Council).

"Kehadiran rating kerap diwarnai dengan perdebatan mulai dari Isu soal kualitas program acara, imitasi program, transparansi dan lainnya. Ada beberapa alternatif untuk menyelesaian masalah tersebut. akan tetapi alternatif penyelesaian lewat Dewan Rating adalah solusi terbaik saat ini," kata Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI ini.

Hal senada juga disampaikan oleh pakar komunikasi UMB Afdhal Makkuraga Putra, pihaknya mengusulkan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)  mendirikan Lembaga pemeringkat mandiri yang kemudian didukung oleh negara.

"Seperti di Australia. OzTAM Biro Riset TV rating dimiliki oleh gabungan tiga stasiun TV (Channel 7, Channel 9 dan Network 10) lalu menunjuk Nielsen sebagai service provider. Selain itu juga pasal tentang Lembaga Rating Mandiri perlu disebut secara implisit dalam UU Penyiaran," ungkapnya. 

Webinar yang dihadiri ratusan peserta itu bekerja sama dengan Media Indonesia, Medcom.ID, dan Media Academy.(OL-5)

BERITA TERKAIT