08 October 2021, 23:55 WIB

MUI Ingatkan Kelompok Moderat Aktif Berdakwah di Lembaga Pemerintah


mediaindonesia.com | Humaniora

Ist
 Ist
Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia M Najih Arromadloni. 

SEKRETARIS Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) Dr M Najih Arromadloni MAg mengingatkan perlu peran kelompok moderat harus aktif untuk berdakwah di kementerian-kementerian, lembaga-lembaga negara dan di perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).

"Karena saat ini kelompok moderat itu terlalu pasif dalam mengisi kegiatan keagamaan di instansi/lembaga negara, di samping itu kelompok moderat ini perlu juga berdakwah di sosial media," ujar Najih Arromadloni, dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Jumat (8/10).

Menurut dia, peran aktif kelompok moderat ini untuk menghadapi radikalisasi yang sudah masuk ke dalam semua lini, termasuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, TNI maupun Polri.

Faktor lain yang juga mendorong mudahnya kelompok radikal menyebarkan paham radikal dan intoleran di instansi atau lembaga negara ialah terkait pola rekrutmen kelompok tersebut yang sengaja menyasar unsur kekuatan negara (tholabun nusrah), dan bahkan mereka sengaja masuk menjadi bagian dari unsur kekuatan negara untuk dapat menginfiltrasi negara dari dalam.

"Ini sangat membahayakan ketika aparatur kita khususnya TNI/Polri sudah teradikalisasi. Ini sangat membahayakan dan kasus ini sudah banyak terjadi di banyak negara, salah satunya di Mesir," ujar pria yang akrab disapa Gus Najih ini.


Baca juga: BNPT Tegaskan Terorisme Musuh Agama dan Negara


Lebih lanjut Gus Najih menjelaskan, meski mereka itu anti terhadap negara, tapi faktanya mereka ini berbondong-bondong masuk ke dalam menjadi ASN.

"Karena mereka menganggap bahwa ini adalah cara untuk menginfiltrasi negara dari dalam," kata pria yang meraih gelar Doktoral Pengkajian Islam bidang Tafsir Hadis dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini pula.

Gus Najih juga memandang kondisi ini terkait dengan banyaknya akses dukungan materi bagi kelompok radikal dewasa ini, mulai dari pendanaan dari corporate social responsibility (CSR) maupun lembaga zakat yang dikelola oleh institusi dan perusahaan tersebut.

Melihat kondisi ini banyak terjadi di instansi pemerintah dan BUMN, sehingga perlu evaluasi dan monitoring menyeluruh dari dalam tubuh instansi/Lembaga itu sendiri, katanya lagi.

"Solusinya adalah, yang pertama kelompok moderat harus aktif untuk berdakwah di kementerian-kementerian dan di perusahaan-perusahaan BUMN. Yang kedua adalah kementerian-kementerian dan perusahaan BUMN perlu membuat saluran-saluran kegiatan rohani dari dalam kementerian/BUMN agar supaya unsur-unsur luar ini tidak masuk ke dalam," pungkasnya. (Ant/S-2)

 

BERITA TERKAIT