08 July 2021, 16:27 WIB

Luhut Minta Pengadaan Oksigen untuk Pasien Covid-19 Dipercepat


Ferdian Ananda Majni | Humaniora

MI/Susanto
 MI/Susanto
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat mengikuti rapat kerja dengan Banggar DPR RI.

MENKO Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pengadaan dan penambahan kapasitas oksigen untuk pasien covid-19 segera dipercepat. Sehingga, ketersediaan oksigen dapat digunakan untuk perawatan pasien covid-19.

Lebih lanjut, dia memaparkan kondisi terkini terkait jumlah pasien covid-19 dan estimasi kebutuhan oksigen selama PPKM darurat di Jawa-Bali. Melihat berbagai fakta, Luhut pun meminta pemangku kepentingan untuk tanggap dan bekerja lebih cepat demi keselamatan masyarakat.

“Kita bermain dengan waktu, kita harus bekerja cepat," tegas Luhut saat menggelar rapat koordinasi secara virtual, Kamis (8/7).

Baca juga: Penerima Bansos Tunai dan PKH dapat Tambahan 10 kg Beras

Pihaknya sudah membuat skenario penanganan kasus covid-19 selama PPKM darurat. Seiring perjalanan waktu, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap implementasi aturan di masa pembatasan. Sehingga, dapat diperoleh gambaran sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut.

"Karena kita tdak tahu kapan selesainya pandemi covid-19 ini," imbuh Luhut.

Namun, Luhut menegaskan bahwa pengadaan dan penambahan kapasitas oksigen untuk kebutuhan medis yang melibatkan banyak pihak, harus tetap taat hukum. Pihaknya tidak ingin ada persoalan di masa depan, sekalipun terdapat diskresi pada masa darurat.

Baca juga: Ini Strategi Pemerintah untuk Atasi Kekurangan Oksigen dan Kapasitas RS

Menindaklanjuti arahan Menko Marves, peserta rapat menyatakan siap dan mendukung penuh upaya pemerintah. Tujuannya, menanggani kelangkaan oksigen untuk kebutuhan medis di Tanah Air. Peserta rapat juga menyatakan siap berkerja lebih cepat dan lebih tanggap, sesuai kewenangan maupun tupoksi kerja untuk penanganan pandemi covid-19.

Rapat pembahasan penyediaan suplai oksigen untuk pasien covid-19 diikuti Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Kesehatan, perwakilan Kementerian Keuangan, perwakilan Badan Periksa Keuangan, perwakilan PT PLN, berikut pemangku kepentingan lainnya.(OL-11)
 

 

 

 

 

BERITA TERKAIT