15 June 2021, 15:20 WIB

Komisi IX : Butuh Koordinasi 20 K/L Tangani Program Stunting


Mohamad Farhan Zhuhri | Humaniora

 ANTARA/ Ahmad Subaidi
  ANTARA/ Ahmad Subaidi
STUNTING: Kader Posyandu mengukur tinggi badan balita di Posyandu Kutilang, NTB. Dinas DP2KB Kota Mataram menyebut ada 4721 balita stunting 

KOMISI  IX DPR RI mempertanyakan kesiapan Pemerintah dalam penanganan stunting. Ketua Komisi IX, Felly Runtuwene hingga kini masih menunggu peraturan presiden mengenai program pengentasan stunting.

"Iya kami juga tanyakan hal tersebut dari waktu ke waktu, Kepala BKKBN juga menjajikan segera, itu kan menjadi landasan BKKBN dalam program ini," ungkapnya saat dihubungi, Media Indonesia.

Sebagai leading sektor dalam Program Pengentasan Stunting di Indonesia, Presiden Jokowi menunjuk Hasto Wardoyo, Kepala BKKKB menjadi ketua pelaksananya. Namun hingga kini, Perpres tersebut belum mencapai titik final.

"Pak Hasto bilang ada pasal-pasal yang belum dia setujui, pasal itu menggangu di internal BKKBN sendiri, jadi itu masih ada perapihan, kalau itu selesai mungkin segera keluar Perpresnya," ujar Felly. Menurut Felly penting bagi komisi IX DPR RI untuk mengetahui lebih lanjut isi Perpres tersebut.

"Setelah itu kita lihat juga sebetulnya BKKBN, sejauh mana memiliki peran, karena melaksanakan tugas diberikan oleh Presiden ini dengan keterlibatan 20 K/L terkait , ini tidak gampang," katanya.

Komisi IX, juga melihat adanya potensi ego sektoral dari 20 Kementerian /Lembaga terkait dalam program ini ke depannya. Oleh karenanya, perpres diminta lebih cepat selesai agar mengetahui lebih lanjut mengenai kewenangan BKKBN terhadap program ini.

"Persoalannya karena setiap K/L punya ego sektoral masing masing , itu mengapa perpres belum keluar, karena semua ingin mengambil peran program pengentasan Stunting di Indonesia," tutur Felly.

Terakhir, Felly berharap seluruh kementerian/Lembaga terkait dapat berkoordinasi dengan baik dengan BKKBN agar dapat cepat melaksanakan program ini. "Betul koordinasi dengan K/L terkait sangat dibutuhkan, jangan sampai saling menyandra antar K/L," ujar Anggota Fraksi partai NasDem tersebut.

Sebelumya, Pemerintah Indonesia menargetkan angka Stunting turun menjadi 14 persen di 2024, melalui penunjukan langsung oleh Presiden Jokowi dan menetapkan BKKBN menjadi leading sektor dalam program pengentasan stunting. (H-1)

 

BERITA TERKAIT