12 February 2021, 11:25 WIB

Pemerintah Beri Kebebasan Gunakan Seragam Sekolah


Syarief Oebaidillah | Humaniora

ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
 ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Pelajar SD Negeri 42 memakai seragam pramuka saat mengikuti aktivitas belajar mengajar di Banda Aceh, Jumat (5/2/2021).

PEMERINTAH telah menerbitkan Surat  Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). 

Dalam kaitan ini, pemerintah melalui Kemendikbud menegaskan kebebasan menggunakan seragam sekolah di sekolah negeri jenjang dikdasmen.

"Berikan kebebasan bagi orang tua dan peserta didik untuk memakai seragam tertentu sesuai agamanya sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Paudasmen), Kemendikbud, Jumeri, pada Bincang Sore virtual  b di Jakarta  Kamis (11/2).

Acara yang dipandu Plt Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud Hendarman ini juga menghadirkan Kepala Biro Hukum  Kemendikbud Dian Wahyuni. Jumeri mengutarakan SKB Tiga Menteri telah mendapat apresiasi dari Wakil Presiden KH Makruf Amin karena dinilai terbit pada momentum yang tepat, sehingga diharapkan dapat mencegah  persoalan seragam sekolah tidak terulang di kemudian hari.  

Jumeri mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mencapai budi pekerti yang luhur. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban sekolah untuk menanamkan nilai ketakwaan sesuai agama yang dianut peserta didik. Meskipun demikian, ia menjelaskan tetap tidak boleh memaksakan seragam kepada para peserta didik. SKB Tiga Menteri lanjut Jumeri, justru melindungi hak dan kebebasan beragama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Termasuk di dalamnya menyangkut pemakaian atribut keagamaan menurut keyakinan masing-masing peserta didik, seperti memakai jilbab untuk siswa muslim dan memakai kalung salib untuk umat kristiani di sekolah sebagai penanda agamanya.

"Sekali lagi ini jangan sampai ada informasi yang salah, SKB ini tidak boleh mewajibkan dan tidak boleh melarang, melainkan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik beraktivitas sesuai agama yang dianut," tegas Jumeri. 

Kepala Biro Hukum, Kemendikbud, Dian Wahyuni, menambahkan  adanya SKB Tiga Menteri, Kemendikbud ingin mengingatkan kembali bahwa pakaian seragam telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Dalam permendikbud tersebut telah diatur model seragam. Adapun SKB ini memperkuat aturan yang sudah ada dan mensosialisasikan kembali peraturan tersebut," terang Dian. 

Sementara itu, terkait dengan peserta didik yang bersekolah di madrasah maupun pesantren, Jumeri menjelaskan  bahwa SKB ini hanya mengatur peserta didik di sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang harus menampung peserta didik dari berbagai latar belakang termasuk berbagai agama. Sedangkan untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) tidak diatur dalam SKB ini. 

Sebagai wujud konsistensi SKB dengan prinsip pada Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 

Dian menambahkan melalui SKB ini justru menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan pasal dimaksud. Perwujudan pasal 31 adalah melalui kurikulum pendidikan agama di sekolah, di mana pemerintah sudah menyusun kurikulum pendidikan agama di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. 

"Satuan pendidikan memiliki komitmen untuk menyediakan guru mata pelajaran agama yang sesuai dengan agama siswa," terang Dian. 

Dalam rangka memastikan implementasi SKB maka perturan-peraturan yang bertentangan dengan itu harus dicabut. Oleh sebab itu, Kemendikbud kata Dian telah melakukan koordinasi dengan Kemenag dan Kemendagri terkait pelaksanaan SKB ini.

“Kami juga telah membuka hotline pengaduan dari masyarakat jadi mohon bantuan untuk mengawal bersama. Agar masyarakat bisa ikut mengawal, maka kami akan selalu menyosialisasikannya ke pemda. Semoga dengan sosialisasi yang terus menerus maka masyarakat bisa ikut mengawal pelaksanaannya," tambahnya. 

baca juga: Nadiem: Ada Sanksi Bagi Sekolah yang Langgar SKB Seragam

Senada dengan itu, Hendarman menegaskan jika ada hal yang bertentangan, Kemendikbud siap untuk menindaklanjutinya. Adapun pengenaan sanksi yang terkait dana BOS tetap mengacu pada persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam BOS itu sendiri.

Dian Wahyuni mengutarakan semangat SKB ini adalah agar sekolah tidak melanggar. Oleh karena itu masyarakat diminta turut mengawal bersama aturan dalam SKB ini sehingga keharmonisan antar umat beragama dapat di rasakan bersama dan mutu pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat. 

"Kami berharap, tidak ada sekolah yang melanggar ketentuan SKB sehingga akhirnya diberikan sanksi," pungkas Dian. (OL-3)


 

BERITA TERKAIT