03 November 2020, 03:10 WIB

Kurangi Beban Rakyat Bansos Tunai Dilanjutkan


Suryani Wandari Putri | Humaniora

Dok. Kementerian Sosial/Kementerian Agama/Tim Riset MI-NRC/Grafis: SENO
 Dok. Kementerian Sosial/Kementerian Agama/Tim Riset MI-NRC/Grafis: SENO
Bantuan pemerintah selama Covid-19.

PEMERINTAH melalui Kementerian Sosial akan tetap melanjutkan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) pada 2021. Bantuan tersebut bertujuan mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terdampak oleh pandemi covid-19. Pasalnya, pemerintah menilai dampak pandemi belum sepenuhnya mereda di tahun depan.

“BST akan dilanjutkan selama enam bulan, yakni dalam periode Januari-Juni 2021. Sasaran program akan meliputi 34 provinsi atau seluruh provinsi di Indonesia, jadi termasuk DKI Jakarta,” kata Menteri Sosial Juliari Batubara di Jakarta dalam rilisnya Minggu (1/11).

BST tahun depan, lanjutnya, akan menjangkau 10 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan indeks Rp200 ribu/KPM/ bulan. Kemensos pun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun.

Juliari mengakui program bantuan sosial (bansos) pada 2021 tidak akan semasif tahun ini. Pemerintah akan lebih fokus pada program-program pemulihan perekonomian dan vaksinasi covid-19 secara bertahap.

“Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, fokus pemerintah tahun depan adalah pemulihan kegiatan ekonomi dan bagaimana kita mengadakan vaksin,” tambahnya.

Jadi, menurut Mensos, bansos sembako, bansos beras, dan lain-lain untuk sementara tidak akan dilanjutkan. Namun, hal itu bersifat masih sementara dan fleksibel bergantung pada situasi tahun depan dan keputusan Presiden.

Meskipun demikian, imbuh Juliari, bansos reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT)/program sembako dipastikan akan tetap berjalan normal pada 2021. Kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan.


Dorong daya beli

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus mendorong daya beli masyarakat di masa pandemi covid-19 melalui realisasi bansos, seperti program subsidi gaji dan semibansos, kartu prakerja.

“Daya beli memang masih rendah. Kita melihat ini yang harus kita perhatikan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Untuk itu, lanjut Airlangga, pemerintah telah menganggarkan bantuan subsidi gaji sebesar Rp37,87 triliun dengan manfaat Rp2,4 juta per pekerja. Targetnya ialah 15,7 juta pekerja yang masih menerima gaji dan aktif membayarkan iuran kesehatan. Sementara itu, untuk masyarakat baik yang belum dan/atau ter-PHK maupun dirumahkan, pemerintah menyediakan kartu prakerja.

Selain itu, tambahnya, pemerintah mengeluarkan berbagai bantuan kepada pelaku usaha, misalnya kebijakan insentif perpajakan, subsidi bunga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penempatan dana pada bank, dan penjaminan kredit UMKM. Di sektor itu pula pemerintah memberikan banpres produktif, pembiayaan investasi kepada korporasi, penjaminan kredit korporasi, penyertaan modal negara (PMN) dan pemberian pinjaman BUMN.

Airlangga menjelaskan banpres produktif usaha mikro (BPUM) merupakan bantuan sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha yang diberikan kepada usaha ultramikro yang tidak sedang menerima kredit dari perbankan.

Lebih lanjut, katanya lagi, ke depan, strategi pemulihan ekonomi akan didorong melalui sektor makanan dan minum an, tekstil, automotif, kimia, elektronik, farmasi, dan alat kesehatan. “Ini juga didorong untuk melakukan subsitusi impor dan peningkatan hilirisasi sehingga masyarakat atau petani mendapatkan nilai tukar yang lebih baik,” pungkas Airlangga.

Airlangga menambahkan, pemerintah mendorong transformasi ekonomi pascacovid- 19, salah satunya melalui utilisasi industri dengan target di atas 60%. Pihaknya berencana berfokus pada perbaikan rantai pasok, kegiatan hilirisasi, dan transformasi 4.0. (Mir/X-7)

BERITA TERKAIT