MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terus menguatkan kebijakan pemerintah soal hilirisasi.
Pasalnya, hilirisasi sangat penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan, jika kebijakan hilirisasi ini tidak dilanjutkan atau dihentikan, Indonesia akan tetap berjalan di tempat.
Menteri Bahlil pun berharap pemerintahan selanjutnya harus melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin demi menguatkan ekonomi bangsa ke depan.
Menanggapi pernyataan itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtaruddin mengakui pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia soal keberlanjutan hilirisasi ini sangat logis dan rasional, karena pertambangan di Indonesia sejak lama tidak dikelola dengan baik, hingga banyak keluar dan menguntungkan pihak lain.
“Kalau terkait dengan masalah statement itu, saya kira itu suatu pernyataan yang logis dan sangat rasional, mengingat perkembangan dari masa ke masa,” kata Mukhtaruddin kepada wartawan, Selasa (29/8).
Menurut politisi Partai Golkar itu, tambang yang ada di Indonesia ini sudah lama dikuasai oleh pihak luar sudah sejak lama dan itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Untuk itu, kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang sangat tepat untuk memberikan nilai tambah bagi negara.
“Itu kan sudah sejak zaman kita belum merdeka mereka sudah menambang di daerah kita, tetapi kita tidak melakukan hilirisasi dari dulu, akhirnya kita tidak mendapatkan nilai tambah yang banyak dari mineral yang kita miliki, dan kita tahu sendiri faktanya bahwa kita dari dulu memang begitu begitu saja,” ujarnya.
Oleh sebab itu, menurut Mukhtaruddin, kebijakan hilirisasi ini harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak demi kemajuan bangsa. Lewat hilirisasi ini juga Indonesia akan berubah status dari negara berkembang menjadi negara maju sebagaimana yang diinginkan bersama.
“Sehingga tekad pemerintah untuk melakukan hilirisasi ini kan sesuatu yang harus kita dorong, yang harus kita dukung, karena kalau kita mau maju, mau besar dan mau menjadi negara industri yang besar, ya kita harus menguasai hilirisasinya,” ungkapnya.
Mukhtaruddin pun menegaskan, pemerintahan pada periode selanjutnya harus melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini demi kemajuan Bangsa Indonesia.
Lanjut Mukhtaruddin menuturkan Indonesia akan berjalan di tempat jika presiden terpilih berikutnya tidak melanjutkan kebijakan hilirisasi ini, dan ia tidak ingin Indonesia terus menjadi negara berkembang tanpa ada kemajuan sedikitpun.
“Ini harus dimiliki oleh semua anak bangsa, semua stakeholder harus memiliki hal itu, siapa pun nanti presiden terpilih berikutnya ataupun kabinet yang berikutnya itu harus punya visi yang sama untuk bagaimana agar hilirisasi ini menjadi keniscayaan yang harus kita lakukan, agar negara kita menjadi negara yang maju,” tegasnya.
Mukhtaruddin pun mengakui bukti hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini berbuah positif adalah nilai tambah yang didapatkan negara dari hasil hilirisasi ini sangat signifikan, sehingga perlu ada dorongan dari semua pihak agar presiden atau pemerintahan selanjutnya harus melanjutkan kebijakan hilirisasi ini.
“Harus, harus ada, makanya ini harus menjadi sebuah komitmen bangsa, komitmen nasional yang harus kita dorong terus untuk melakukan hilirisasi ini, buktinya sekarang dengan kita melakukan hilirisasi, diolah pun belum maksimal sudah terlihat banyak nilai tambah yang kita dapat dari hilirisasi yang ada,” ucapnya.
“Memang hilirisasi ini harus kita paksa, karena kalau maunya dunia luar kita hanya sebagai supplier daripada raw material bahan baku konsentrat kan gitu, kita sendiri harusnya yang punya tekad ke sana, tantangannya memang berat tetapi yang paling penting kita harus punya tekad itu,” jelasnya.
Mukhtaruddin juga berharap iklim investasi harus diperbaiki, mulai dari proses perizinan yang tidak berbelit-belit, sosial masyarakat hingga situasi politik bangsa yang harus dijaga agar tidak mengganggu investasi.
“Salah satu juga yang harus mendukung adalah iklim investasi yang harus diperbaiki, sehingga prosedur perizinan situasi sosial masyarakat kondisi bangsa ini harus mulai stabil agar investasi masuk untuk hilirisasi itu,” harapnya.
Mukhtaruddin pun menyarankan agar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke depan harus menuangkan kebijakan melanjutkan hilirisasi dalam visi-misi nya agar tidak melenceng atau mencabut kebijakan hilirisasi ini.
“Harusnya presiden yang akan datang punya visi itu, pemimpin yang akan datang harus punya visi itu, kalau perlu visi itu harus dituangkan dalam visi-misinya calon presiden dan wakil presiden, supaya hilirisasi ini menjadi salah satu menjadi visi yang harus dicantumkan dalam visi misi dari calon presiden dan wakil presiden ke depan,” sarannya. (RO/Z-1)
