MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dibentuk untuk mengakselerasi penyelesaian hambatan pelaksanaan reforma agraria.
"GTRA dapat dioptimalkan sebagai forum koordinasi lintas sektor yang dibentuk untuk mengakselerasi penyelesaian berbagai persoalan atau hambatan pelaksanaan reforma agraria," ujar Hadi Tjahjanto, dalam siaran persnya, Rabu (2/8).
Baca juga: Hadi Tjahjanto: GTRA Summit Untuk Mengeliminasi Ego Sektoral
Dia juga menambahkan reforma agraria adalah program strategis nasional (PSN) yang menjadi atensi langsung Presiden Joko Widodo.
"Konsekuensi reforma agraria sebagai PSN adalah semua kementerian/lembaga negara (K/L), pemerintah daerah, termasuk badan usaha dan masyarakat harus bahu-membahu menyukseskannya," katanya.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto memimpin rapat persiapan GTRA Summit 2023 Road to Karimun di Jakarta pada Selasa (1/8).
Dalam rapat tersebut, dirinya mengingatkan GTRA Summit bukan hanya acara seremonial.
Baca juga: Satu Tahun Menjabat, Menteri Hadi Fokus Wujudkan Program Prioritas Jokowi
Terkait dengan konsep materi deklarasi GTRA Summit 2023, dia menegaskan harus ada keterlibatan dari kementerian/lembaga terkait.
Dengan demikian, setelah deklarasi berlangsung materi tersebut dapat menjadi pedoman masing-masing K/L.
"Kita bahas dan sepakati bersama antara K/L. Jadi, kita semua memahami apa yang dideklarasikan dan dikonkretkan di lapangan," katanya.
Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau Nurhadi Putra beserta jajaran. (RO/S-2)
