KEPULAUAN Natuna memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam proses mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan memfasilitasi pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah tersebut,
diperlukan infrastruktur yang memadai sehingga investasi menjadi komponen yang sangat penting.
"Salah satu tantangan utama yang dihadapi Natuna ialah kurangnya pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk kondisi jalan yang masih perlu diperbaiki serta sistem transportasi yang belum sepenuhnya terhubung dengan baik. Infrastruktur yang kurang berkembang ini dapat menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Natuna dan menghambat kualitas hidup masyarakat," ujar Anggawira selaku Tim Ahli Komite Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Focus Group Discussion (FGD) untuk mengeksplorasi strategi dalam memaksimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia, ekowisata, dan perikanan di wilayah Kepulauan Natuna, Jakarta, Kamis (15/6).
Juru Bicara Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi mengatakan Natuna berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 sebagai wilayah penting. Ini karena letaknya strategis yang memberikan keuntungan politis, sumber daya alam yang memerlukan kerjasama dan investasi, serta kekayaan sumber daya ikan yang menjadi target kapal asing.
Baca juga: Simbol Kedaulatan, Pembangunan IKN Disebut Tak Seharusnya Libatkan Asing
Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, angka wisatawan yang berkunjung ke Natuna tergolong masih rendah. Pada 2022 angka tersebut hanya naik 34% dari tahun sebelumnya. Kepulauan Natuna kaya sumber daya alam, khususnya di sektor pariwisata, sehingga diperlukan penyiapan dari sisi promosi, SDM yang andal, dan menyiapkan masyarakat secara budaya untuk mendukung pengembangan industri ini.
"Tercatat hingga tahun lalu, hanya ada 57 wisatawan yang berkunjung ke Natuna dan biasanya periode kunjungan tersebut hanya berjalan dalam waktu singkat. Maka dari itu perlu dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mewujudkan Natuna sebagai salah satu tujuan utama destinasi wisata di Indonesia," imbuh Eko Listiyanto, Executive Director Center of Macroeconomics and Finance of INDEF.
Baca juga: Shell Jaga Produksi Minyak Stabil hingga 2030 Diprotes
Dengan kondisi Kepulauan Natuna yang sebagian besar terdiri dari lautan (sekitar 80%) dan hanya memiliki sekitar 20% wilayah daratan, penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian yang cukup agar Natuna tidak terjebak dalam kategori 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan). Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, investor, asosiasi, komunitas, dan masyarakat setempat sangat penting untuk memajukan potensi yang ada di Kepulauan Natuna. "Meskipun dikenal dengan kekayaan laut yang melimpah, faktanya pemerintah Natuna hanya dapat mengelola wilayah daratannya. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dan investor untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Natuna," ujar Sofyan Herbowo, selaku perwakilan Invest SEA di Indonesia.
Pandangan dan aspirasi yang disampaikan dalam FGD ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat memajukan pembangunan Natuna secara berkelanjutan dan inklusif. Kesimpulan yang diperoleh dari diskusi ini akan menjadi dasar perumusan strategi dan rencana aksi komprehensif yang selaras dengan visi dan misi Natuna. "Untuk mendorong investasi di Natuna, diperlukan insentif yang menarik bagi para investor, seperti pemotongan pajak dan bantuan keuangan khusus. Hal ini akan berdampak tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan daya saing daerah berkelanjutan, khususnya di wilayah Natuna," Direktur Eksekutif KPPOD, Armand Suparman.
Selain itu, hasil diskusi ini juga menunjukkan bahwa Natuna perlu melibatkan semua stakeholders terkait, termasuk pemerintah daerah, komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk membuat perubahan yang nyata. Pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak ini akan memungkinkan pengembangan strategi yang lebih holistik dan memaksimalkan potensi daerah Natuna. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi di atas, diharapkan Natuna dapat meningkatkan daya saing daerah berkelanjutan serta menjadi tujuan wisata, pusat perikanan dan migas, sekaligus pusat perdagangan ekonomi baru yang menarik bagi investor domestik maupun asing. Hal ini tak hanya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna secara keseluruhan.
Wakil Bupati Kabupaten Natuna, Rodhial Huda, berharap diskusi yang diadakan oleh Invest SEA membuat semakin banyak orang yang berpikir dan melirik Natuna, sehingga kami terbantu untuk bisa menyampaikan informasi bahwa posisi Natuna penting bagi pengembangan wilayah nasional. Selain itu, Natuna memiliki peran yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memiliki sumber daya yang besar dan memiliki letak strategis. Hal tersebut membuat Natuna menjadi pintu gerbang untuk kawasan Asia Timur.
Sebagai lembaga yang mendorong pembangunan berkelanjutan di Natuna, Invest SEA akan terus berupaya untuk bekerja sama dengan masyarakat setempat, lembaga pemerintah, serta mitra industri untuk memastikan implementasi yang efektif dari strategi yang telah diidentifikasi. FGD itu digelar Invest SEA sebagai organisasi nirlaba yang memiliki tujuan untuk mendorong investor mengembangkan usaha yang berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi hijau dan kondisi kerja yang adil. (RO/Z-2)
