02 April 2023, 16:38 WIB

Ekonomi Digital ASEAN Menjanjikan, Inklusivitas Masih Jadi PR


Ihfa Firdausya | Ekonomi

ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
 ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan paparan saat acara High Level Dialogue (Seminar) on Promoting Digital Financial Inclusio di Bali (29/3/2023)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut transformasi menuju perekonomian digital menjadi salah satu sumber pertumbuhan utama bagi ASEAN. Menurut Menkeu, start-up dan ekonomi digital masih terus menjanjikan dan menjadi sektor ekonomi yang sangat penting.

Sri Mulyani mengatakan pada tingkat ASEAN, pertumbuhan sedang terjadi dengan baik, utamanya start-up dan juga ekonomi digital. "Ekonomi digital bahkan menjadi game changer bagi perekonomian sejumlah negara,” ujar Menkeu dalam keterangan resmi, pekan lalu.

Sektor ekonomi digital dinilai mampu menjadi salah satu pemantik percepatan pemulihan serta peningkatan daya tahan ekonomi. Sebagai informasi, nilai ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2021 mencapai US$174 miliar dan diprediksi terus tumbuh hingga US$1 triliun pada 2030.

Baca juga: Menteri Keuangan ASEAN Cari Solusi Hadapi Potensi Krisis Masa Depan

Selain itu, total ‘populasi online’ di Asia Tenggara telah mencapai 440 juta orang. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat sehingga potensi ekonomi digital juga kian meningkat.

Di samping itu, ekonomi digital mempercepat penggunaan uang elektronik dari ponsel pintar, layanan teknologi finansial (tekfin/fintech), dan perbankan online. Berbagai layanan tersebut, kata Menkeu, dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi UMKM untuk membantu pengembangan dan inovasi dalam inklusi keuangan.

Baca juga: Negara ASEAN Berkomitmen Jaga Stabilitas Ekonomi di AFMGM

Namun, katanya, sejumlah negara ASEAN tercatat masih memiliki indeks inklusi finansial yang masih rendah. Padahal, kemajuan yang sangat menggembirakan dalam teknologi digital dan perkembangan ekonomi digital di kawasan seharusnya membantu mendorong eksklusi keuangan berubah menjadi inklusi keuangan.

"Beberapa negara ASEAN bahkan masih belum memiliki indeks inklusi keuangan," ucap Sri Mulyani.

Berdasarkan laporan Global findex 2021, masih terdapat disparitas yang lebar pada indeks inklusi keuangan negara anggota ASEAN. Bahkan beberapa negara hanya memiliki indeks inklusi keuangan 3%.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, mengatakan digitalisasi dapat membantu menutup kesenjangan inklusi dan daya tahan keuangan di kawasan ASEAN. Menurutnya saat ini terdapat 400 juta orang dari 1,4 miliar orang di ASEAN yang tidak memiliki rekening bank.

"Jika Anda melihat lebih jauh kepada jumlah tabungan dan akses keuangan, kesenjangannya bahkan lebih lebar," tutur Satu.

Karena itu, Satu menyampaikan digitalisasi layanan keuangan dapat membantu menutup kesenjangan dengan berbagai cara. Ia mencontohkan uang elektronik dalam telepon genggam telah menunjukkan dampak besar pada keuangan digital.

Menurutnya, pembayaran digital berkontribusi pada tujuan pembangunan seperti elektrifikasi berkelanjutan dan akses ke layanan kesehatan. Pembayaran digital juga dapat membantu membangun ketahanan finansial dan memitigasi risiko dari dampak buruk perubahan iklim.

Baca juga: Taksonomi ASEAN Versi 2 Percepat Pemensiunan Batu Bara

Selanjutnya, layanan keuangan yang didukung oleh perusahaan teknologi finansial/financial technology (tekfin/fintech) juga menurunkan biaya transaksi. Di samping itu, inovasi tekfin dapat membantu mempersempit kesenjangan keuangan UMKM melalui produk digital baru dan otomatisasi proses.

"Kami telah melihat fintech membantu menutup kesenjangan ini dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses dan nyaman, bahkan di daerah terpencil," ungkap Satu.

Dukungan dari Seluruh Pihak

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pentingnya menciptakan ekosistem digital yang kondusif di Tanah Air. Untuk itu, diperlukan dukungan dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, industri, asosiasi, akademisi, hingga masyarakat umum.

“Dukungan akan diberikan pemerintah berupa regulasi yang mendukung pertumbuhan industri digital, pengembangan infrastruktur teknologi, dan pelatihan bagi tenaga kerja di bidang digital,” kata Airlangga, pekan lalu.

Selain itu, lanjutnya, sektor industri juga dapat memberikan dukungan dengan berinovasi dan berkolaborasi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk dan jasa digital Indonesia. Di sisi lain, masyarakat juga dapat berkontribusi dengan terus belajar dan meningkatkan literasi digital untuk dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal dan menjaga diri dari potensi risiko yang ada. (Ifa/Z-7)

BERITA TERKAIT