TIONGKOK cukup agresif dalam merealisasikan pembangkit tenaga batu baranya (PLTU) pada semester akhir 2022, tercermin dari kenaikan jalur pipa yang sebesar 45% menjadi 250 gigawatt.
"Padahal seluruh dunia tengah menurunkan pembangkit listrik dengan tenaga batu bara hingga 10 gigawatt. Hal ini membuat Tiongkok berkontribusi hingga 72% terhadap proyek tersebut menurut laporan E3G London," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Indonesia Maximilianus Nico Demus, Rabu (15/3).
Negara lain, sambungnya, kapasitas batu baranya tidak sebesar Tiongkok. Seperti India yang kapasitas batu baranya sebesar 29 gigawatt dan diikuti oleh Turki yang sebesar 10 gigawatt. Sementara, Indonesia, Laos dan Mongolia masing-masing memiliki kapasitas 7 gigawatt.
Baca juga : 99 PLTU Ikut Perdagangan Karbon Tahun Ini
Saat ini, Tiongkok terus mendorong produksi listrik tenaga batu bara, berkaca pada krisis energi beberapa waktu lalu yang menyusahkan dan berpengaruh besar terhadap stimulasi kenaikan harga energi pada akhir 2021.
Sehingga, langkah kenaikan produksi menjadi kunci keamanan energi negara tersebut untuk jangka pendek. Pada saat yang sama, Tiongkok tetap akan berfokus menginstal daya energi terbarukan.
"Hal yang dililhat sebagai dorongan utama dalam penurunan produksi batu bara," kata Nico.
Baca juga : Enam Tahun Berseteru, Iran dan Saudi Rujuk karena Tiongkok
Proyek Energi India
Demikian juga, India yang kembali mengaktifkan 6 proyek batu baru dan 1 proyek di Indonesia. Untuk pertama kalinya juga dalam sejarah, tidak ada pembangkit batu bara baru yang diusulkan baik di Amerika latin maupun Uni Eropa.
"Kami memandang bahwa langkah agresif peningkatan batu bara untuk tenaga listrik saat ini terutama bagi Tiongkok, didasarkan pada keamanan energi untuk jangka pendek. Ini mengantisipasi terulangnya kekurangan pasokan energi listrik karena kekurangan pembangkit batu bara," kata Nico.
Demikian juga India yang cukup banyak juga akan mengaktifkan proyek batu bara. Hal ini dipandang wajar, terlebih diimbangi dengan aktivitas energi terbarukan di sana.
"Sehingga, tidak menyalahi aturan Paris Agreement yang telah disepakati," kata Nico.
Ketidakpastian ekonomi yang cenderung tinggi dan perang yang belum berakhir masih memberikan ekspektasi permintaan batu bara, sehingga skenario terburuk apabila hal krisis energi terjadi lagi, Tiongkok lebih banyak diuntungkan dibandingkan Indonesia.
"Ini melihat Tiongkok yang menggenjot produksi, sementara Indonesia terus menurunkan produksi batu baranya merespon kondisi saat ini," kata Nico. (Z-4)
