MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan hadirnya program bantuan sosial untuk masyarakat pada 2023 sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun ini sebesar Rp476 triliun, yang arah kebijakannya difokuskan pada perbaikan data dan penargetan program melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penguatan graduasi kemiskinan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah melanjutkan program bantuan sosial, antara lain 3 bulan ke depan pemerintah akan membagikan 10 liter beras untuk 21,6 juta penduduk melalui Perum Bulog dan juga berikutnya bantuan dalam bentuk daging ayam dan telur yang akan segera diumumkan 3 bulan ke depan dan ini melalui ID Food," ujar Airlangga dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri 2023, seperti dikutip dari keterangan pers, Selasa (14/3).
Ia menegaskan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, berbagai program pemerintah juga masih berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan sembako, Kartu Prakerja, Program Indonesia Pintar, bantuan iuran PBI JKN, dan subsidi listrik.
Baca juga: Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bisa Dicapai Asal Jaga Inflasi
Sedangkan terkait keberlanjutan reformasi struktural, pemerintah terus mendorong salah satunya mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hilirisasi sumber daya alam (SDA) juga akan dilanjutkan dengan pelarangan ekspor bijih mineral lainnya, terutama pada biji timah, tembaga, dan bauksit.
"Pemerintah juga mempersiapkan perubahan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berupa revisi PP Nomor 1 Tahun 2019. Untuk peningkatan kapasitas SDM, salah satunya melalui Program Kartu Prakerja, di 2023, pemerintah telah siap untuk menjalankan skema normal yang lebih fokus pada peningkatan skill, baik itu melalui pelatihan luring, daring, maupun bauran," katanya.
Airlangga optimistis target pertumbuhan ekonomi 2023 akan mencapai 5,3% dan terus meningkat pada 2024 di angka 5,4%. Sementara itu, dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, pemerintah melakukan berbagai upaya ekstra pengendalian inflasi melalui forum TPIP/TPID termasuk Polri.
"Dalam pengendalian inflasi nasional, kita melihat beberapa hal perlu diperhatikan terutama peran penting Polri dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif," pungkas Menko. (I-2)
