PRESIDEN Joko Widodo alias Jokowi yang meminta Menteri BUMN Erick Thohir melakukan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) kepada Holding BUMN Pertambangan MIND ID dinilai tepat setelah sukses melakukannya pada PT Freeport Indonesia (PTFI).
“Langkah Pemerintah Indonesia untuk melakukan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) setelah sebelumnya PT Vale telah mendivestasikan sahamnya sebanyak 20% kepada Holding BUMN Pertambangan MIND ID adalah langkah yang tepat, baik secara konstitusi maupun secara bisnis,” kata Pengamat BUMN Kiki Rizki Yoctavian kepada wartawan, Rabu (4/1).
Menurut Kiki, langkah itu menunjukan kemajuan dalam memperjuangkan hak Indonesia dalam kepemilikan saham mayoritas di perusahaan. PT Vale Indonesia memang diwajibkan mendivestasikan sahamnya sebesar 51% sebagai syarat memperpanjang kontrak di Indonesia.
Baca juga: Dapat Tambahan Order, Pendapatan Hillcon Bakal Meningkat di 2023
“Seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” ucapnya.
Dijelaskan Kiki, secara bisnis, keuntungan yang dapat diperoleh secara langsung oleh Pemerintah Indonesia adalah kepemilikan PT Vale Indonesia secara mayoritas melalui Kementerian BUMN, yang menunjuk MIND ID untuk membawahinya dan dapat melakukan kontrol langsung terhadap PT Vale Indonesia dalam hal kegiatan penambangan dan ekspor sesuai dengan program hilirisasi nikel.
“Tindakan yang dilakukan Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam divestasi saham PT Vale Indonesia sebenarnya adalah mengamankan cadangan harta karun Republik Indonesia,” jelasnya.
Dikatakan Kiki, langkah pemerintah untuk divestasi saham PT Vale Indonesia harus mendapat dukungan seluruh masyarakat Indonesia, karena langkah ini sangat menguntungkan Indonesia, sekaligus melanjutkan kebijakan hilirisasi tambang oleh Presiden Jokowi.
“Saya sangat mendukung langkah ini dan memang sudah saatnya untuk menambah kepemilikan saham mayoritas Republik Indonesia di PT Vale Indonesia di saat kebutuhan nikel pada 2023 menjadi penting di tengah kebijakan hilirisasi nikel,” akuinya.
“Jokowi berupaya keras dalam melindungi kekayaan alam Indonesia melalui BUMN yang mengelolanya. Di sini, saya melihat peran Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sangat penting dalam memperjuangan divestasi saham PT Vale Indonesia,” tambahnya.
Kiki melanjutkan, Presiden Jokowi mampu membaca kebutuhan dunia ke depan nanti, hingga dia (Presiden Jokowi) melakukan langkah cepat dengan hilirisasi tambang untuk mengamankan hasil kekayaan alam Indonesia.
“Beliau dapat membaca kebutuhan dunia terhadap nikel dan langsung bergerak cepat mengamankannya melalui pola divestasi saham. Tentunya berkaitan dengan program hilirisasi nikel,” ungkapnya.
Kiki melanjutkan, program hilirisasi di industri pertambangan khususnya nikel, mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Indonesia dan pemerintah dapat membuktikan bahwa hilirisasi nikel dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Ini dapat dilihat sejak penyetopan ekspor nikel dan wajib melakukan hilirisasi, nilai ekspor nikel tumbuh sampai 2.600% dari yang sebelumnya pada 2017 - 2020 hanya US$1 miliar menjadi US$27 miliar,” paparnya.
Terlebih lagi, kata Kiki, pemerintah lewat kementerian BUMN pada 2021 mengatakan bahwa anugerah kekayaan nikel yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk inovasi kendaraan listrik.
Ini tentunya sejalan dengan keinginan Jokowi, melalui Indonesia Battery Corporation (IBC), menjadi pemain utama global atau leading sector dalam baterai motor listrik dan baterai stabilisator untuk kebutuhan rumah serta energi terbarukan.
“Saya berpendapat Pemerintah membuat terobosan yang luar biasa, apa yang dibicarakannya akan dilakukannya dengan aksi nyata yaitu BUMN akan berkomitmen penuh melakukan akselerasi hilirisasi dan industrialisasi untuk menjadi salah satu fondasi utama bagi perekonomian Indonesia ke depan,” pungkas Kiki. (RO/OL-1)
