PEMERINTAH tengah menyiapkan pelaksanaan pelaksanaan program Kartu Prakerja untuk tahun 2023 dengan skema normal. Nantinya pelatihan bakal dilakukan secara daring, luring, dan hibrida.
Pada skema tersebut, pemerintah menargetkan sebanyak 1 juta orang akan menjadi peserta baru dalam program Kartu Prakerja.
Selain skema pelatihan, insentif yang bakal diberikan kepada peserta juga dilakukan penyesuaian.
Pelaksanaan program Kartu Prakerja dengan skema normal itu akan mulai dilakukan pada triwulan I 2023. Sejauh ini pengambil kebijakan telah melakukan perubahan kedua atas Peraturan Presiden terkait Kartu Prakerja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2022.
Itu juga diikuti dengan perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai peraturan pelaksanaan melalui Permenko Nomor 17 Tahun 2022.
"Seiring dengan mulai pulihnya pandemi Covid-19 yang akan menjadi endemi, Komite Cipta Kerja diharapkan segera menjalankan skema normal dengan pelatihan offline yang merupakan desain awal Program Kartu Prakerja," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari siaran pers, Selasa (20/12).
Baca juga: Kartu Prakerja Disebut sebagai Bantuan Sosial Generasi Ketiga
Skema normal merupakan skema program Kartu Prakerja yang lebih memfokuskan bantuan untuk meningkatkan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan juga insentif usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.
Adapun selama pandemi covid-19, program Kartu Prakerja diklaim menjadi satu-satunya program Government to People yang paling masif di Indonesia.
Inklusivitas yang menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilannya. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan program ini juga sejalan dengan kondisi pandemi yang sedang dihadapi.
Inklusivitas Program Kartu Prakerja telah menjangkau sekitar 3% penyandang disabilitas, 2,9% Pekerja Migran Indonesia, 47,59% penerima dari 212 kabupaten/kota lokus prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2020-2022, 19% berpendidikan SD atau sederajat, dan 49% perempuan. Di tahun 2022, sedikitnya sekitar Rp8,72 triliun insentif telah disalurkan.
"Yang daftar lebih dari 40 juta, yang diterima sekitar 16,4 juta. Semuanya dari 514 kabupaten/kota. Artinya, selama pandemi kita bisa melihat bahwa infrastruktur digital kita relatif merata," kata Airlangga.
"Dari kuota yang diberikan ke daerah-daerah itu bisa terisi, dengan demikian sifat inklusif kartu prakerja menjadi tinggi. 212 kabupaten/kota diantaranya merupakan daerah miskin, sehingga target menjangkau banyak pihak dengan teknologi digital itu bisa diwujudkan," lanjutnya.
Selama masa pandemi pula penyelenggaraan Kartu Prakerja dilakukan 100% secara daring, sehingga dapat menjangkau dengan sangat luas. Pemanfaatan teknologi digital juga digunakan untuk pendaftaran, penyaringan peserta, hingga penyelenggaraan pelatihan.
"(Kartu Prakerja) menjadi program dengan platform teknologi. Karena apabila dengan sistem analog atau manual, tidak mungkin ada satu kementerian bisa meng-handle pendaftaran 40,8 juta dan memprosesnya," katanya.
"Jadi kalau tidak menggunakan digital, tidak menggunakan AI, ini tidak bisa. Termasuk juga bagaimana menyeleksi inclusiveness, kalau kita tidak menyaring dengan teknologi, tentu akan sulit," pungkas Airlangga. (Mir/OL-09)
